Acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013-2018, Romi Herton-Harnojoyo, yang digelar di gedung DPRD Kota Palembang, Minggu pagi (21/07) dihadiri undangan lebih dari 3.000 tamu. Para tamu berasal dari seluruh elemen masyarakat di Kota Palembang. Aksi demo juga mengiringi acara pelantikan ini.

Mereka yang diundang adalah anggota dewan, kepala daerah dari kabupaten/kota, FKPD Palembang, partai politik, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Selain itu juga sejumlah kepala daerah dari provinsi tetangga, dan tokoh nasional, seperti Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan), Marzuki Alie (Ketua DPR RI sekaligus fungsionaris DPP Partai Demokrat) juga turut hadir dalam pelantikan wali kota ini.

"Saya melantik selaku gubernur atas nama Presiden dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Palembang.

Acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang 2013-2013, Romi Herton dan Harno Joyo di DPRD Kota Palembang di Jalan Gubernur HA Bastari, Minggu (21/07) memacetkan jalan raya.

Sejumlah kendaraan melaju pelan saat melintas di kawasan gedung DPRD Kota Palembang. Sejumlah kendaraan masuk ke area parkir DPRD Palembang. Petugas pengamanan gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP sibuk mengatur lalu lintas dari arah Ampera menuju Jakabaring, khususnya di depan gedung DPRD Kota Palembang.

Pada saat bersamaan, massa gerakan pemuda dan masyarakat Palembang Menggugat menggelar demo di jalan Jakabaring saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang terpilih, Minggu pagi (21/07).

Massa pendemo membawa spanduk dan surat Bareskrim No.B/3750/OPS/VII/2013/ BARESKRIM tentang Surat pemalsuan dan SK No 38/KPTS/KPU Kota 006434401/ 2013 tanggal 31 Mei 2013. Surat yang ditandatangani Komjen Sutarman itu meminta pelantikan ini ditinjau ulang.

Kedatangan mereka untuk menolak pelantikan walikota dan wakil walikota Palembang terpilih. Aksi massa dijaga ketat petugas Dalmas Polresta Palembang dan Tim PHH Brimob Polda Sumsel.

Orator aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BPN) Jakabaring Arifin Kalender meminta pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali kota Palembang ditunda. "Ketua KPU Palembang tersangkut kasus pemalsuan SK No 38/KPTS/KPU Kota 006434401/2013, tanggal 31 Mei 2013. Surat itu sudah masuk ke Mendagri. Kami harap satu minggu ke depan kasus ini semakin jelas," kata Arifin.

Massa mendesak agar mereka diperbolehkan menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Palembang. Atau polisi menghadirkan pimpinan DPRD Palembang menemui mereka.