Sejumlah organisasi perikanan nasional yang tergabung dalam Masyarakat Perikanan Nasional (MPN) mendesak pemerintahan baru mampu memprioritaskan sektor kelautan dan perikanan agar mampu berdaya saing di pasar internasional, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karena kelautan dan perikanan sangat bermanfaat sebagai sumber kehidupan berbagai aspek kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum MPN, M. Taufiq kepada politikindonesia.com, saat menyikapi penyampaian Arsitektur Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengenai perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi Kementerian Maritim, di Jakarta, Rabu (17/09).

Taufiq mengatakan, pihaknya mendukung rencana pemerintahan baru untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintahan baru ini juga untuk memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena pembentukan Kementerian Maritim diharapkan mampu mengurus persoalan kelautan dan mampu mendongkrak performa industri perikanan nasional secara signifikan.

"Secara bertahap, jika difungsikan dengan baik kementerian tersebut akan mengikis permasalahan yang menghinggapi sektor industri perikanan. Selain itu, selama penguatan regulasi, koordinasi dan eksekusi pembangunan tetap dilakukan maka daya saing pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan akan meningkat," katanya.

Dijelaskan, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sejalan dengan keinginan kembali menuju kejayaan masa lalu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai dan memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan. Hal ini juga didukung dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih luas dari daratan. Sehingga memerlukan manajemen yang lebih fokus, terarah dan efektif.

"Sehingga keberadaan sektor perikanan sebagai primer mover pembangunan ekonomi nasional yang memiliki peluang ekonomi sangat besar, termasuk dalam bidang akuakultur san bioteknologi. Selain itu, perikanan juga sebagai sebuah sistem kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengelolaannya dalam beberapa kementerian," tuturnya.

Menurutnya, pemerintahan baru tak perlu merubah KKP menjadi Kementerian Maritim. Karena merubah justru akan membuat pemerintahan baru semakin sulit melaksanakan visi, misi dan program yang dicanangkan untuk 5 tahun ke depan. Biarpun keementerian pada pemerintahan saat ini dinilai cukup banyak dan terlalu gemuk, namun tidak seluruhnya harus dikurangi atau dirampingkan, serta juga perlu dikaji kementerian yang harus dikecilkan.

"Kami menilai, adanya rencana perubahan kementerian tersebut tidaklah karena kemaritiman hanya setingkat kementerian teknis. Sehingga akan mengecilkan kebijakan besar yang disuarakan presiden dan wakil presiden terpilih. Karena persoalan maritim adalah persoalan koordinasi yang melibatkan kerjasama dan dukungan lintas sektoral. Selain itu, perubahan kementerian ini juga akan berdampak pada biaya tinggi dan waktu melakukan penataan administrasi," paparnya.

Dengan adanya perubahan kementerian, lanjutnya, pemerintahan mendatang harus mampu mengoptimalkan potensi kelautan yang masih belum tergarap optimal guna mendukung nelayan dalam menghadapi pasar bebas Asean tahun depan. Tinggal bagaimana Kementerian Maritim ini melibatkan nelayan. Jangan harapannya laut dijadikan ruang bisnis semata tanpa melibatkan nelayan. Sebab, isu kelautan juga masih menjadi masalah yang harus diselesaikan Indonesia bersama negara lain di kawasan regional dan internasional.

"Pembentukan Kementerian Maritim sebagai langkah yang strategis ke depannya mengingat lautan indonesia lebih besar dari daratan. Hal ini penting untuk mensenirgikan antar kementerian di dalamnya karena tumpang tindih kewenangan, sehingga tidak terhambat pelaksanaan di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar MPN, Soenan Hadi Poernomo menambahkan penggunaan Kementerian Maritim merupakan paradigma dan besarnya kepedulian presiden terpilih terhadap pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia. "Dengan perubahan ini masyarakat optimis kepedulian pemerintahan baru terhadap kemaritiman Indonesia tidak hanya wacana, seperti yang terjadi selama ini," ucapnya.