Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung setuju dengan rencana penyederhanaan jumlah partai. Namun bekas Ketua DPR ini menyarankan penyederhanaan jumlah partai harus diikuti dengan perilaku politik yang tidak transaksional. Salah satu caranya, koalisi dilakukan sebelum Pemilu.

"Prinsip saya sekarang, perlu kita adakan penyederhanaan," kata Akbar Tandjung dalam Simposium Nasional "Revitalisasi Pancasila: Restorasi Sistem Politik dan Tata Pemerintahan" di Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (27/10).

Selain melakukan penyederhanaan partai, perlu juga mendorong partai-partai itu melakukan kewajibannya sebelum Pemilihan Presiden. Mereka mencoba menyepakati siapa yang akan menjadi calon Presiden.

Karena itu, kata Akbar, koalisi sebelum pemilu harus didorong terjadi. Dengan begitu, pada waktu pemilihan anggota legislatif, mereka sudah bisa mengatakan 'kami nanti kalau kalian pilih calon presiden kami adalah si A'.

Dengan disepakatinya calon presiden jauh-jauh hari sebelum pemilu, akan tercipta sebuah sistem checks and balances dari jauh-jauh hari sebelum Pemilu. Jika seandainya yang menang Presiden A, kabinet Presiden A diambil dari partai-partai yang dari awal mendukung.

Sementara, kompetitornya akan berada di luar kekuasaan sebagai penyeimbang. Akbar berpendapat, model seperti itu membuat Indonesia tidak perlu mengarah ke dua partai seperti di Amerika Serikat. Penyederhanaan bisa dilakukan juga dengan koalisi sebelum Pemilu itu.