Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada lima tahun terakhir dianggap menyedihkan. Kondisi ini terjadi setelah Pemilu 2019. 

Pada 2019 hingga 2023, berturut-turut, CPI Indonesia berada di angka 4,8; 3,7; 3,8; 3,4 dan 3,4. 

Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Center, Kevin Evans kondisi yang terjadi usai Pemilu 2019 itu sangat menyedihkan. Ia pun menilai mentalitas pemerintah dalam memerangi korupsi dalam periode tersebut telah gagal.  

Pernyataan itu disampaikan Evans dalam acara orasi kebangsaan bertema "Perjalanan, tantangan dan harapan pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang berlangsung di Kampus Kuningan, Universitas Paramadina, HR Rasuna said, Jakarta, Kamis 5 Desember 2024.

“Lima tahun terakhir ini, pemerintah (Joko Widodo) sebelumnya  lima tahun pertama masih ada perkembangan. Tapi yang bikin saya kaget setelah pemilu 2019 something happens di Indonesia. UU KPK berani diubah, pimpinan KPK termasuk orang yang memang cacat,” kata Evans, dikutip Jumat (6/12/2024).

Perubahan itu menjadi faktor yang membuat hasil IPK Indonesia turun dalam 10 tahun terakhir. 

“Hasilnya seperti ini, mundur sejak 10 tahun (terakhir). Ini sangat menyedihkan. Apa yang dihasilkan dengan mentalitas yang mau dilegowokan dengan praktik tersebut?” tegasnya.

Ia menyarankan Indonesia untuk mencari format terbaik pemberantasan korupsi di tengah era keterbukaan informasi saat ini. 

“(Indonesia) harus mencari bentuk memberantas korupsi. Masyarakat sekarang sangat peka. Kalau dulu mereka tahu ada korupsi tapi kan disembunyikan. Tapi sekarang di mana-mana diungkapkan, karena di berita mereka bisa lihat, kalau dulu kan tidak,” pungkasnya. []