Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan tunjangan uang muka mobil perorangan pejabat negara. Kebijakan itu tidak tepat ditengah masyarakat yang kini menanggung beban kenaikan sejumlah harga akibat dicabutnya subsidi.

TB Hasanuddin yang kini dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat, mengkritik uang muka (DP) mobil pejabat negara, yang direstui pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015.

Menurut Hasanuddin, pemberian uang DP mobil untuk pribadi pejabat sah-sah saja. Tetapi, itu bisa dimaklumi kalau pemerintah memiliki banyak uang. "Timingnya kurang tepat ketika rakyat sedang terjepit dengan harga-harga sembako akibat naiknya harga BBM," kata Hasanuddin, Minggu (05/04).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, sebagai wakil rakyat, kebijakan pemerintah ini mendapat sindiran yang sinis dari rakyat. "Ada kader yang sms saya begini: wah pantesan beras dan gula naik karena BBM naik, dan uang hasil BBM rupanya untuk beli mobil baru Kang Jenderal ya," ujar Hasanuddin.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010, tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden meneken itu pada 20 Maret 2015.

Hanya satu pasal yang diubah, yakni Pasal 3 Ayat (1) Perpres Nomor 68 tahun 2010, yang berbunyi: Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp116.650.000. Sementara itu, setelah diubah, Perpres Nomor 39 Tahun 2015 angka nominalnya bertambah menjadi Rp210.890.000

Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hasanuddin juga mengritik keras soal kendaraan dinas para menteri Kabinet Kerja. Menurut dia, pemerintah tidak konsisten. "Saya nggak ngerti cara berpikirnya. Dulu menteri rencananya mau pakai Innova (kisaran harga Rp300 juta) sebagai koreksi atau pengganti Camry (Rp550 juta). Eh yang dibeli kok malah Lexus yang Rp2,8 milyar. Mau ngemeng demi rakyat gimana?" ujar Hasanuddin.