Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil sikap tegas soal polemik pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang. Sikap Prabowo mendapat pujian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto menangani isu pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

"Alhamdulillah, ini kabar baik bagi masyarakat. Sikap tegas Presiden Prabowo adalah hal yang ditunggu-tunggu untuk mengakhiri polemik terkait pagar laut ini," kata Herianto, dikutip Sabtu (18/1/2024).

Menurut Herianto, pemagaran laut tersebut telah melanggar aturan pengelolaan ruang laut dan diduga tidak memiliki izin resmi.

BEM SI mengatakan telah menginvestigasi langsung pemagaran laut sepanjang 30 kilometer tersebut, dah menemukan berbagai kejanggalan dari kesaksian masyarakat setempat. 

Herianto menilai langkah tegas ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menunggu kepastian penyelesaian kasus tersebut, sekaligus menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.

BEM SI juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap ruang laut di seluruh wilayah Indonesia.

"Kasus serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Bekasi, yang menunjukkan perlunya pengawasan aparat pemerintah dari KKP hingga TNI-Polri agar lebih serius di sepanjang garis pantai Indonesia," ujarnya dengan tegas.

Herianto menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak terkait, khususnya KKP, yang dinilai lalai dalam pengawasan.

"Kemarahan Presiden Prabowo adalah teguran keras bagi KKP agar lebih serius menjaga kelestarian laut dan memastikan tidak ada pelanggaran di wilayah pesisir," ujarnya.

BEM SI berharap pemerintah terus bersikap proaktif dalam menangani permasalahan di ruang laut dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

"Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keadilan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia", pungkasnya.

Presiden Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pagar laut di dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK II itu harus segera disegel dan dicabut.

Muzani menegaskan, Presiden juga telah memerintahkan pengusutan tuntas terhadap pembangunan pagar laut tersebut.

"Beliau sudah setuju pagar laut itu disegel, dicabut, dan diusut tuntas," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/1/2025). []