Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara atas keinginan sebagian pihak agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut dalam pemilihan umum (pemilu) di tahun 2009. Presiden berpendapat belum saatnya TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Alasanya, agar kesatuan, kekompakan dan soliditas TNI tak terpecah.

"Jika penggunaan hak pilih pada Pemilu 2009 nanti oleh TNI justru dinilai akan merusak kesatuan, kekompakan dan soliditas TNI, akan membuat TNI terkotak dan terpecah, tentu tidak baik memaksakan TNI untuk gunakan hak pilihnya dan untuk mereka memilih nanti pada 2009. Kalau itu yang jadi pikiran dan pandangan TNI, bisa disimpulkan bahwa dalam Pemilu 2009 nanti TNI belum tepat untuk memulih. Ini pendapat saya," ujar Presiden SBY saat menutup Rapat Pimpinan Nasional TNI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/1)

Bagaimanapun, menurut Presiden SBY, TNI sebagai salah satu kekuatan negara mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pertahanan negara. Karena itu sepatutnya TNI tidak mendapat persoalan politik tanah air. "Kita ingin TNI sebagai kekuatan pertahanan negara bisa terus jalankan tugasnya dengan baik. Tidak sepatutnya TNI mendapatkan persoalan politik dalam mengemban tugas-tugas itu yang tentunya menjadi harapan kita semua," kata SBY lebih jauh.

Lebih jauh, Presiden SBY juga menegaskan bahwa pernyataannya ini merupakan pendapatnya pribadi bukan keputusan resmi dan bersifat mengikat. Keputusan menggunakan hak pilih atau tidak di Pemilu 2009 merupakan perjalanan penting dalam sejarah TNI karena itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga TNI.Bila keputusan TNI telah diambil, maka hasil akhirnya kemudian akan disampaikan pada pemerintah dan DPR sebagai bahan menyusun UU Pemilu 2009 kelak.

Selanjutnya Presiden juga menginggatkan kepada semua pihak agar menghargai apapun keputusan yang akan diambil TNI kelak dan tidak memaksakan pendapatnya masing-masing. "Pandangan TNI sebagai lembaga setelah melihat kondisi obyektif dan realitas dalam tubuh TNI tentunya sungguh harus didengar oleh DPR dan pemerintah yang kelak pada saatnya menyusun UU Pemilu 2009 seraya mendengarkan pendapat masyarakat luas," ujar Presiden Susilo tegas.

Acara Rapimnas TNI tersebut diikuti oleh 132 perwira tinggi dari tiga angkatan (TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU). Selain itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menhan Juwono Sudharsono, KaBIN Syamsir Siregar dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.