Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, mengatakan, dirinya telah mengadakan pertemuan yang "konstruktif" dengan Menlu RI Hassan Wirajuda dalam upaya mengakhiri krisis diplomatik yang disebabkan oleh keputusan Canberra memberikan suaka kepada para pengungsi dari Papua, Indonesia.

Tetapi Downer mengatakan, pembicaraan-pembicaraan yang diadakan saat santap malam di Singapura, Senin lalu itu, tidak menghasilkan jadwal bagi kembalinya dutabesar Indonesia di Canberra, yang ditarik Maret lalu karena keputusan pemberian suaka kepada sejumlah warga Papua itu.

Pertemuan dengan Hassan Wirajuda ini adalah untuk pertama kalinya dilakukan antara kedua menlu sejak krisis diplomatik terjadi. “Kami berdua dengan sungguh-sungguh mengakui perlu kokohnya hubungan kedua negara kami ke depan," katanya tentang pertemuan itu.

Pada pembicaraan itu disepakati bahwa Indonesia akan mengembalikan dutabesarnya ke Canberra. “Tetapi kapan waktu yang tepat dia kembali masih menjadi sesuatu yang sensitif bagi Indonesia,” katanya.

Kedua pihak juga sepakat pentingnya Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bertemu secepat mungkin, untuk melanjuti proses pembangunan kembali hubungan kedua negara.

Downer mengharapkan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM John Howard segera terwujud. “Ini adalah masalah politik yang sulit bagi mereka di samping juga bagi kami. Dan kita ingin menuntaskan masalah ini,” ujarnya.

Pertemuan dua Menlu ini dilakukan secara rahasia di negara ketiga, Singapura. Sebelumnya tidak ada komentar resmi mengenai pembicaraan mengenai pertemuan tersebut sampai Downer kembali ke Sydney, Selasa.

Indonesia bereaksi keras atas pemberian jaminan visa sementara kepada 42 orang Papua yang mendarat di utara Australia dengan perahu Januari lalu. Jakarta memandang keputusan itu sebagai dukungan diam-diam kepada separatisme Papua. Hal itu menjerumuskan hubungan bilateral ke tingkat terendah sejak Australia mendukung gerakan Timor Timur untuk merdeka dari Indonesia pada tahun 1999.

Pemerintahan Howard mengambil langkah untuk memulihkan kerenggangan itu dengan mengajukan rancangan undang-undang yang kontroversial bulan ini, yang akan menjamin pada masa depan orang-orang perahu yang tiba di Australia akan dikirimkan ke pusat pemeriksaan lepas pantai di kepulauan Pasifik untuk diproses.

Namun rancangan undang-undang itu dikecam oleh PBB dan ditentang oleh kelompok moderat dalam pemerintahan konservatif Howard. Meskipun demikian, tampaknya rancangan undang-undang ini akan diloloskan di parlemen. Downer Selasa membantah bahwa Australia mengubah undang-undang imigrasinya hanya untuk menenteramkan Indonesia.