Indonesia menggelar sidang umum para anggota parlemen se-Asia Tenggara yang tergabung dalam South East Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC). Acara bertema Corrupt-free Southeast Asia: Common Goal, Common Action itu digelar di Hotel Aryaduta, Medan, Sumatera Utara, Rabu (23/10) sampai Kamis (24/10).

Sidang Umum SEAPAC tersebut digelar lantaran saat ini anggota DPR dari Indonesia Marzuki Alie yang juga Ketua DPR RI terpilih sebagai Chair SEAPAC menggantikan Senator Edgardo J Anggara, yang saat itu terpilih sebagai Chair of Executive Committee of Global Organizations Parliamentrians Against Corruption (GOPAC).

Marzuki berharap agar acara tersebut dapat menjadi ajang menggalang dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di kawasan Asia Tenggara dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai tuan rumah menganggap penting kerja sama regional dalam isu korupsi dan pencucian uang.

Menurut Marzuki, kejahatan korupsi itu memiliki aspek lintas batas sehingga berdialog dan bertukar pandangan dengan negara lain sangat diperlukan. Sebagai individu, anggota-anggota parlemen ini memiliki komitmen dan perhatian mendalam terhadap isu-isu anti-korupsi termasuk good governance dan pencucian uang.

“Sidang umum ini dapat menjadi bukti faktual bahwa masih ada anggota parlemen yang berkomitmen secara mendalam terkait gerakan anti-korupsi,” kata Marzuki di Jakarta.

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung memandang bahwa DPR memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, dalam fungsi pengawasan, beberapa poin yang harus dioptimalkan dalam mencegah potensi korupsi adalah titik parameter pengawasan, akuntabilitas pengawasan, serta pengangkatan pejabat publik.

Sidang umum kali ini akan membahas sejumlah topik-topik yang hangat dalam isu anti-korupsi seperti: patronase politik, gender dan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik. Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi DPR RI (GOPAC Indonesia National Chapter) merespon positif topik-topik yang akan dibahas oleh SEAPAC tersebut.

“Topik-topik ini juga relevan dengan kondisi Indonesia, mengingat saat ini korupsi tengah merajalela di beragam level pemerintahan. Selain itu, isu asset recovery menarik untuk dipelajari mengingat pada Prolegnas 2013 ini, DPR RI juga tengah bersiap untuk pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana,” kata Pramono yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi DPR RI

Pramono juga menambahkan bahwa SEAPAC mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi di negara mereka masing-masing.

Selain anggota parlemen dari negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN+Timor Leste), SEAPAC juga mengundang sejumlah panelis yang akan berbicara dalam beragam isu terkait, seperti Ketua ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), perwakilan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IIDEA), Transparancy International, IPU, dan lain-lain.

SEAPAC didirikan sejak tahun 2005 di Manila dan berafiliasi dengan GOPAC (Global Organization of Parliamentarians against Corruption) yang bermarkas di Kanada. Anggota DPR RI bergabung menjadi salah satu anggota SEAPAC melalui pembentukan Gugus Tugas.