Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai sebuah lembaga tidak luput dari masa pasang surut. Dari posisinya semula yang sangat kuat sebagai lembaga tertinggi negara, pada era reformasi menempatkan MPR sejajar dengan lembaga negara lain.

”Itu bagian dari sejarah yang tidak pernah berhenti,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam silaturahmi peringatan Ulang Tahun Ke-61 MPR di Gedung MPR/DPR, Selasa (29/8) malam. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, serta pimpinan lembaga negara lainnya.

Merespons adanya tokoh nasional yang meminta agar kembali pada UUD 1945 yang "murni", Presiden menghargai dan menghormati sebagaimana juga penghargaan pada kelompok yang berpandangan bahwa tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dalam alam demokrasi, tidak boleh seorang pun dikurangi kebebasan berpendapatnya. Hanya saja, sejarah akan bergulir dengan seluruh dinamikanya.

Hidayat Nur Wahid menyebutkan, peringatan ulang tahun MPR sekaligus merupakan momentum untuk melaksanakan UUD 1945. Saat ini terlihat kecenderungan mengabaikan konstitusi. Karena itu, tugas menyosialisasikan UUD 1945 harus tetap dijalankan.