Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) didamping sejumlah pengurus teras DPP Golkar mendatangani Kementerian Hukum dan HAM, Senin (08/12). Mereka mendaftarkan susunan kepengurusan Golkar periode 2014-2019, hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali beberapa waktu lalu.

ARB ditemani, Sekjen Idrus Marham, Ketua Harian MS Hidayat, dan wakil ketum Nurdin Halid. Sejumlah politisi Golkar lainnya terlihat turut mendampingi.

ARB tiba di Kantor Kemenkum HAM sekitar pukul 08.00 WIB. Kepada pers, ia menanggapi santi saat wartawan menanyakan rencana Agung Laksono yang telah terpilih menjadi Ketum versi Munas Jakarta juga akan melaporkan susunan kepengurusan di Kemenkum HAM.

Menurutnya, biarlah Menkum HAM yang menilai keabsahan kepngurusan partai beringin tersebut. “Ya nggak apa-apa. Kita kan bisa lihat mana yang punya hak suara yang benar, mana yang sesuai aturan. Kan ada undang-undangnya," ujar ARB.

Usai bertemu rombongan pengurus Golkar tersebut, Menkum HAM Yasonna H Laoly mengaku telah menerima berkas pendaftaran dan memastikan akan segera menindaklanjuti pendaftaran tersebut.

“Saya sudah terima dari Golkar Munas Bali. Pak ARB datang bersama Pak Idrus, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid, Pak Cicip yang saya kenal secara pribadi. Berkas sudah saya terima kami akan proses sesuai undang-undang yang berlaku," ujar Yasonna.

Yasonna mengataka, untuk meredam riak-riak yang muncul di tubuh Golkar pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mempelajari pendaftaran tersebut.

“Kita akan proses segera, baca dan analisis. Partai Golkar adalah partai besar aset negara, kita sudah punya tim untuk menilai itu. Saya terpaksa membentuk tim karena ada riak-riak," ujar dia.

Yasonna mengatakan, tim yang dibentuknya terdiri dari internal kementerian. Meski demikian, Yasonna belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa serta mengesahkan berkas tersebut. “Yang pasti secepatnya," tandas Yasonna.