Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie masih berupaya untuk melakukan islah dengan kelompok Agung Laksono yang menggelar munas di Ancol, Jakarta. Bila tidak terjadi islah, selanjutnya Golkar menyerahkan kepada pemerintah untuk memutuskan kepengurusan yang sah secara adil.

"Kami minta kawan-kawan yang di Ancol untuk kembali ke pangkuan Partai Golkar dan jangan bawa-bawa Golkar ke pemerintah," kata Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali Bambang Soesatyo usai peluncuran buku "Sisi Lain Istana 2" karya wartawan senior Kompas, J Osdar, di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (09/12).

Bambang berharap nantinya tidak akan ada perebutan kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Jangan sampai ada aksi kekerasan dan premanisme untuk menduduki kantor itu. Semua pihak mengupayakan perdamaian untuk mengatasi masalah tersebut.

Bambang juga memastikan bahwa apabila islah itu tidak terjadi maka pemerintah yang akan menjadi penentunya. "Kami serahkan ke pemerintah yang punya waktu 7 hari untuk memutuskan mana yang memenuhi keabsahan persyaratan AD/ART," uja Bambang.

Saat ini dua kubu di Partai Golkar berlomba-lomba mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengurus yang dipimpin Aburizal Bakrie hasil Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, sudah terlebih dulu menyampaikan kepengurusannya. Sementara itu, kelompok yang dimotori oleh Agung Laksono melaksanakan Munas IX Golkar di Jakarta dan memilih Agung sebagai ketua umum.

Terkait dualisme itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah tak akan melakukan intervensi dan meminta agar kedua kubu akur. "Kami akan mengambil yang terbaik untuk mereka. Saya lebih senang kalau mereka rekonsiliasi, perbaiki hubungan keduanya," kata Tedjo di istana kepresidenan, Senin (8/12).