Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof Firmanzah PhD mengatakan, pada intinya langkah yang akan diambil pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi itu dilakukan untuk menyelamatkan fiskal dan mengurangi dampak sosial. Dalam hal ini mencegah bertambahnya masyarakat miskin dalam jumlah besar.

Menurut Firmanzah, untuk menyelamatkan fiskal, selain penyesuaian harga BBM bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menginstruksikan dilakukannya penghematan belanja kementerian dan lembaga yang bukan prioritas, dan tidak memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,serta pengentasan kemiskinan, dan program penting lainnya.

“Dalam APBN Perubahan 2013 telah dimasukkan program penghematan kementerian dan lembaga sebesar Rp24,6 triliun,” kata Firmanzah di Jakarta, Rabu pagi (05/06).

Mengutip penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Firmanzah menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan secara terbatas dan terukur adalah pilihan terakhir.

“Pilihan sulit dan tidak populer ini diambil untuk menyelamatkan fiskal dan ekonomi kita agar defisit tidak menjadi besar, dan tidak melanggar Undang-Undang sebesar 3%,” jelas Firmanzah.

Menurut Firmanzah, kenaikan inflasi dipastikan tidak terhindarkan akibat kenaikan harga BBM itu, dan masyarakat miskin harus dilindungi, dan itu adalah tugas negara untuk memberikan perlindungan agar dampak inflasi bisa diminamilisir pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat kurang mampu.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, pemerintah dalam program penyelamatan fiskal akan membantu masyarakat kurang mampu.

“Sebenarnya membantu masyarakat yang kurang mampu itu tugas bersama, tugas negara kepada masyarakat miskin, tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Elemen-elemen di luar pemerintah seperti DPR dan Partai Politik, perlu memahami pentingnya untuk membantu masyarakat miskin,” tukas Firmanzah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu menjelaskan, tanpa adanya program kompensasi setiap kenaikan harga premium sebesar 1.500/liter, sesuai hitungan Kementerian Keuangan, angka kemiskinan 2013 akan meningkat 2,61%, ditambah baseline sebesar target 10,5%, jadi angka kemiskinan bisa mencapai 13,11% di akhir 2013.

Namun dengan adaya program kompensasi, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kenaikan angka kemiskinan bisa ditekan hanya 0,72%. Sehingga jika ditambah baseline sebesar target 10,5%, maka angka kemiskinan pada 2013 hanya 11,22%.

“Jadi itu pentingnya BLSM utk menekan angka kemiskinan. Fiskal kita selamatkan tetapi orang miskin tidak bertambah dalam jumlah cukup besar,” tegas Firmanzah.

Firmanzah juga membantah anggapan sejumlah pihak bahwa dana kompensasi yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari utang lembaga-lembaga donor internasional.

“Bantuannya sendiri menggunakan APBN, dan nanti penyalurannya Raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa,” jelas Firmanzah.

Kalau toh ada bantuan asing, menurut Firmanzah, sebagaimana yang dilakukan saat ini ada technical assistance dari sejumlah lembaga donor asing ke penanggulangan kemiskinan nasional tapi itu bentuknya support bukan implementasi di lapangan.

Bantuan itu, lebih pada knowledge reason, riset, dan pembelajaran internasional. Bantuan itu pun rata-rata dalam bentuk grant, yang tidak mengikat. “Jadi beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain, program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM,” jelas Firmanzah.