Rekomendasi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang diminati investor Jepang dan Tiongkok telah selesai. Hari ini, Kamis (03/09), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

“Kita sudah punya rekomendasinya. Cuma rekomendasinya kita mau laporkan besok (hari ini,red) ke Presiden," ujar Darmin di Jakarta, Rabu malam.

Dikatakannya, rekomendasi tersebut didapat setelah mendengar laporan yang dipaparkan oleh konsultan independen yaitu Boston Consulting Group (BCG) terkait beberapa aspek penilaian dari proyek infrastruktur itu.

Darmin menjelaskan, ada 4 faktor penilaian yang bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan investor kereta cepat itu yaitu komitmen dan risiko yang ditanggung pemerintah, teknologi, dampak sosioe konomi dan rencana proyek.

“Mereka (konsultan) menganalisis dan memberikan skornya. Memang kalau dilihat dari hasil assessment dari konsultan lebih ditekankan pada track record pengalaman, karena kalau pada komitmen pemerintah, antara Jepang dan Tiongkok memang berbeda," ujarnya.

Dikatakan Darmin lebih jauh, penilaian konsultan itu terlihat bahwa Jepang memiliki keunggulan dalam hal teknologi kereta api cepat, sedangkan Tiongkok mempunyai kelebihan dalam hal dampak sosio ekonomi.

Pertimbangan seperti itu, ujar dia, yang akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diambil keputusan terkait pembangunan kereta cepat yang siap menghubungkan jarak antara Jakarta-Bandung tersebut.

“Kita akan lapor ke Presiden, hanya saja apakah Presiden akan memutuskan saat itu juga atau menunggu dulu 1 atau 2 hari, saya tidak tahu," tambahnya.

Sekedar informasi, proyek kereta cepat akan melayani rute Jakarta-Bandung dengan kecepatan 300 kilometer per jam. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan 2 hingga 3 jam, menjadi sekitar 37 menit.

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar US$6,2 miliar.

Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar US$5,5 miliar.