Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut 2 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hubungan dekat dengan partai politik. Kedua kandidat itu bahkan mendapat dorongan cukup kuat oleh kader parpol untuk menjadi pimpinan KPK.

“Kami mengindikasikan bahwa ada kandidat tertentu yang berafiliasi dengan partai politik. Bahkan, untuk promosi, dia (capim KPK) didorong oleh politisi itu atau terkait kelompok yang berafiliasi dengan partai tertentu," terang peneliti ICW, Febri Hendri, dalam jumpa pers di Sekretariat ICW, Jakarta, Rabu (02/09).

ICW tidak mengungkap identitas kedua capim dimaksud. Namun, ia menjelaskan bahwa kedekatan yang dimaksud bukan berarti calon pimpinan KPK tersebut pernah menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Dikatakan Febri, jalinan kedekatan antara capim KPK dan pengurus parpol sudah terjalin sejak lama. Bahkan, capim KPK tersebut pernah dibantu dalam kenaikan pangkat dan jabatan dalam suatu institusi tertentu.

Atas dasar ini, ICW meminta agar DPR benar-benar melakukan fit and proper test dengan sungguh-sungguh. Capim KPK yang memiliki afiliasi dengan kepentingan politik tertentu dikhawatirkan dapat merusak independensi KPK dalam melakukan penegakan hukum.

“Jangan-jangan proses penegakan hukum dipilih-pilih. Nanti parpol yang lain bertanya, kok hanya yang dari parpol kami saja yang dijerat kasus korupsi, tetapi yang lain enggak?" kata Febri.

Sebelumnya, ICW juga menyebut 3 dari 8 capim pilihan Pansel KPK tidak layak diajukan ke DPR. Dalam siaran persnya, Rabu (02/09), ICW mengatakan, akan meminta secara langsung kepada Presiden untuk tidak melantik 3 dari 8 capim KPK yang diloloskan oleh pansel KPK.

Dari penelusuran ICW, ketiga capim tersebut tidak memiliki integritas, komitmen antikorupsi dan tidak berpihak terhadap eksistensi KPK.

ICW menyebut, berdasarkan pantauan selama proses wawancara, pihaknya mencatat sejumlah pernyataan ketiga calon Pimpinan KPK yang diloloskan Pansel KPK yang menurut mereka tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK.