Krisis politik yang terjadi di Thailand, tak luput dari pencermatan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap agar krisis politik di Thailand dapat diselesaikan dengan baik melalui langkah-langkah yang demokratis.

"Pemerintah Indonesia mengharapkan agar melalui langkah-langkah yang demokratis, krisis politik di Thailand dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan menyeluruh rakyat Thailand," kata Jurubicara Departemen Luar Negeri (Deplu), Desra Percaya, New York, Selasa.

Menurut dia, hingga kini Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan terakhir di Thailand dengan prihatin. Sebagai sesama negara ASEAN, lanjut dia, Pemerintah Indonesia mengharapkan agar prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan elemen penting dari masyarakat ASEAN yang telah disepakati bersama dapat tetap ditegakkan.

Sementara itu, militer Thailand pada Rabu (20/9) mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah menguasai Bangkok dan sekitarnya, dan merebut kekuasaan dari Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Jurubicara militer juga mengatakan Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaraglin akan menjadi Perdana Menteri Thailand menggantikan Thaksin.

Dalam pernyataan yang ditayangkan melalui televisi, ia mengemukakan para pejabat senior militer telah bertemu dengan Raja Bhumibol Adulyadej dan militer telah mencabut Undang-Undang Dasar negeri itu.

Pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung Oktober, pekan lalu dinyatakan diundur, kemungkinan sampai November. Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Rabu, mengatakan militer perlu mengambil-alih kekuasaan guna menyatukan negara itu setelah berbulan-bulan kerusuhan politik.

[Travel Warning]

Sehubungan dengan krisis politik di Thailand tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peringatan perjalanan yang meminta Warga Negara Indonesia (WNI) tidak berkunjung ke Thailand sampai situasi di Negeri Gajah Putih itu aman dan terkendali.

“{Travel warning} ini berlaku bagi WNI yang hendak berkunjung untuk tujuan apapun, seperti bisnis, wisata atau konferensi. Kalau tidak betul-betul ada keperluan darurat yang mendesak, sebaiknya tidak ke Thailand dulu," kata Kepala Bidang Penerangan KBRI Bangkok, Tanti Widiastuti.

Menurut Tanti, "travel warning" itu sudah dipublikasikan di laman KBRI Bangkok www.kbri-bangkok.com. Meskipun lalulintas penerbangan dari dan ke Thailand masih berjalan tidak ada gangguan yang berarti, namun untuk jaga-jaga diminta untuk menunda kunjungan sampai situasi normal kembali.

Sedangkan bagi WNI yang sekarang sudah berada di Thailand, pihak KBRI telah mengumumkan agar mereka segera melaporkan keberadaannya di Thailand dan diminta untuk tetap berada di hotel menghindari segala kemungkinan yang terjadi. Terdapat sekitar 500 WNI kini berada di seluruh pelosok Thailand.

Pihak KBRI sendiri, dipimpin oleh Dubes Ibrahim Yusuf, terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan rencana-rencana darurat jika aksi kudeta itu berbuntut kekerasan. Namun, sejauh ini tidak ada perlawanan ataupun tembak menembak.

Meskipun demikian, menurut Tanti, sekolah, universitas, dan kantor diliburkan. Pusat-pusat bisnis dan mal-mal juga tutup. Tempat-tempat wisata juga banyak yang ditutup menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak stabil.

KBRI sendiri, katanya, banyak menerima telpon dan kunjungan WNI yang menanyakan situasi keamanan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan karena mereka khawatir keadaan akan memburuk.

"Mereka menanyakan apakah harus pulang ke Indonesia sekarang juga. Lalu, kami jawab, kalau memang tidak mendesak silahkan tetap tinggal di hotel sambil menunggu perkembangan situasi. Namun, harus tetap waspada dan jangan pergi ke tempat-tempat yang membahayakan," kata Tanti.