Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan menambah personel TNI yang siap dikirim ke Lebanon sebagai pasukan perdamaian PBB menjadi 1.000 personel dari sebelumnya 850 personel. Ke-1.000 personil TNI tersebut akan bergabung dengan pasukan UNIFIL ({United Nations Interim Force in Lebanon}) bentukan PBB.

Menurut Menlu Hassan Wirajuda, penambahan pasukan ini merupakan permintaan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nantinya, pasukan TNI akan terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari element {military observer}, {civilian police} dan staf. Dan tambahan sebanyak 150 personel TNI itu berasal dari satuan Zeni karena banyak reruntuhan bangunan yang harus dibersihkan.

"Yang kita siapkan meliputi elemen {military observer, civilian police}, dan staf. Persiapannya sudah cukup matang. Sewaktu-waktu berangkat, sudah siap," ungkap Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Istana Negara, Selasa (15/8).

Hassan juga menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang diundang untuk menghadiri keputusan pembentukan pasukan UNIFIL. Menurut rencana. Hari ini dalam sidang PBB di New York, akan diputuskan pembentukan UNIFIL tersebut.

"Negara-negara yang bersedia masuk dalam pasukan pemelihara perdamaian diundang. Begitu PBB DK PBB mengeluarkan Resolusi 1701, kita langsung dihubungi {Peacekeeping Operation}," kata Hassan serius.

Kesiapan Indonesia, masih menurut Hassan, sudah dikomunikasikan ke markas PBB di New York. Sangat mungkin Indonesia menjadi salah satu negara yang ditunjuk untuk mengirim pasukan ke Lebanon. Keyakinan ini diperkuat karena Indonesia sangat diharapkan Lebanon untuk berpartisipasi dalam pasukan perdamaian PBB.

"Yang pasti kita sudah mendapat persetujuan dari negara tuan rumah Lebanon. Beberapa kali PM Lebanon Fuad Siniora melakukan percakapan telepon dengan Presiden SBY," ungkap lebih jauh Menlu Hassan Wirajuda.

Dalam sidang itu, akan dirumuskan formasi dan proses penambahan pasukan dari 5 ribu personel menjadi 15 ribu personel. "Bagaimana prosesnya dan kapan pasukan harus berada di Lebanon, akan diputuskan besok (hari ini, Red)," kata Hassan.

Prancis kemungkinan masih akan tetap memimpin pasukan tambahan UNIFIL ini. Alasannya, karena Prancislah yang saat ini memimpin pasukan PBB di Lebanon sebelum Israel melakukan agresinya. "Melihat peran Prancis sangat besar dalam keluarnya Resolusi 1701, sepertinya Prancis yang akan diminta meneruskan kepemimpinannya di UNIFIL," katanya.

Kesiapan TNI dalam penambahan personil menjadi 1.000 tersebut juga diungkapkan oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Sewaktu-waktu presiden menginstruksikan berangkat, 1.000 pasukan ini akan diberangkatkan. "Tidak ada masalah. Begitu ada perintah berangkat, kami akan bergerak," ujar Panglima tni.

Sejauh ini, pasukan TNI, kata Panglima TNI, sudah melakukan komunikasi dengan pasukan Malaysia dan Brunei. Dengan demikian, ketika ketiga negara ini bersama-sama berangkat, koordinasi akan lebih mudah dilakukan.

Pasukan TNI yang akan dikirim ke Lebanon tersebut terdiri dari satu batalyon mekanis berkekuatan 1.000 personel yang terdiri dari Mabes TNI 15 orang, TNI AD (726 orang), TNI AL (221 orang) dan TNI AU 37 orang.

Sementara itu, peralatan materiilnya terdiri dari empat unit Panser Komando (V-150 CO), empat unit Panser Angkut Personel (V-150 AP), 12 unit Panser Intai (V-150 Tai), 14 unit Panser Serbu (VAB) dan 12 unit Panser Serbu (Panhard). Selain itu, satu unit Jeep Kia, satu unit Tangki Air, dua unit Taft GT (Jeep), sepuluh unit Truck Isuzu dan dua unit Kendaraan Pemeliharaan (Ranhar).

Tidak itu saja, TNI juga menyertakan, 12 unit (BTR-80 A), satu unit alat berat Back Loader, satu unit Foklift (AT), sepuluh unit Truck Liaz, satu unit Kendaraan Bengkel (Ranbeng), dua unit Ambulance, tiga unit Jeep Kia dan satu unit Tangki BBM.

[Masalah Pendanaan]

Menko Perekonomian, Boediono, mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui sumber dana bagi pengiriman seribu personel TNI ke Lebanon untuk misi pasukan perdamaian PBB dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan Boediono kepada para wartawan sesaat sebelum memasuki ruang Rapat Paripurna DPR dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Jakarta, Rabu (16/8) pagi. Menurut Boediono seharusnya anggaran bagi pengiriman pasukan TNI itu sudah diajukan. Hanya saja, ia mengaku belum mengetahui sumber dana itu, terlebih lagi setelah jumlah personel yang akan dikirim meningkat dari 850 menjadi 1.000 orang.