Banyaknya program maupun proyek pembangunan basis data (database) yang diajukan pemerintah dengan menggunakan anggaran dari pinjaman utang luar negeri menimbulkan kekhawatiran.

Agak mengherankan meski dana proyek itu tidak terlampau besar, tetapi diusulkan menggunakan anggaran pinjaman utang luar negeri. Gejala ini sangat mengkhawatirkan karena dinilai dapat mengancam kedaulatan negara. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathry dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Senin (18/9).

Sejauh ini, Sayuti menemukan tiga program pembangunan basis data yang direncanakan menggunakan pinjaman utang luar negeri. Proyek tersebut adalah tentang pembangunan basis data pertanahan, basis data kependudukan, serta basis data kepegawaian.

Program pembangunan basis data pertanahan diusulkan pada pembahasan RAPBN tahun 2006, nilainya Rp 50 miliar. Sementara basis data kepegawaian dan kependudukan sedang dibahas dalam pembahasan RAPBN 2007, masing-masing Rp 37 miliar dan Rp 500 miliar.

"Program itu semua kan masuk persoalan kedaulatan negara. Kenapa harus pinjam dari luar negeri," katanya kepada pers, Senin kemarin.

Sayuti berpandangan, seharusnya pembiayaan program-program semacam itu diambil dari sumber-sumber dalam negeri. Dia khawatir apabila program semacam itu mendasarkan pada utang luar negeri, akan menimbulkan ketergantungan teknologi. Negara lain pun dapat mengakses data secara terbuka.

"Komisi II memastikan tidak akan ada utang luar negeri untuk program yang terkait dengan unsur kedaulatan negara. Kami juga akan koordinasi dengan Departemen Keuangan," ungkap Sayuti.

Kekhawatiran yang sama juga dikemukakan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis. Ia sepakat proyek semacam ini harus diawasi secara ketat. "Soal itu termasuk daerah tidak bertuan. Komisi-komisi terkait bisa mencegah," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Sepengetahuan Emir, pinjaman luar negeri untuk proyek maupun program pun tidak banyak memberikan nilai tambah. "Biasanya mulai dari desain, tenaga konsultan, pengawas, kadang bahkan sampai kontraktornya juga asing, termasuk juga perangkat lunak dan keras teknologi. Kita paling kebagian tenaga kerja, pasir, batu," ungkap Emir.

Selain program peningkatan data pegawai negeri, pertanahan, reformasi perpajakan, dan rencana pembuatan nomor identitas tunggal (SIN) pun menggunakan pinjaman luar negeri. "Mereka (negara lain) bisa tahu isi perut kita. Ini bahaya bisa kuasai negeri kita," ujarnya.