Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas sejumlah pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang berkaitan dengan belanja pegawai. Pasalnya, jumlah belanja pegawai tersebut jauh lebih besar ketimbang alokasi program pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, evaluasi atas APBD DKI telah dilakukan pihaknya dengan benar. Dengan evaluasi tersebut, alokasi belanja pegawai tidak lagi jauh lebih besar ketimbang alokasi program pembangunan.

“Masih untung kami tidak motong banyak. Kalau mau fair, ya yang berkaitan dengan (gaji) pejabat DKI seharusnya kami potong. Tapi kan enggak," ujar Tjahjo, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/04).

Dijelaskan, meski melakukan pemotongan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, besaran anggaran yang dipotong tidak lah besar. Ia yakin pemotongan tidak akan menimbulkan protes dari para PNS DKI

“Yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran itu. Jangan sampai pak gubernur, pak wagub diprotes anak buahnya. Jadi masalah gaji, masalah insentif berjalan dengan baik,” tandas Tjahjo.