Pemerintah memberikan perhatian khusus atas potensi konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua dan Papua Barat. Perhatian lebih diberikan, karena situasi politik di sana cenderung memanas menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Saat ini, kami memang fokus pada Papua. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu," kata Wiranto di Jakarta, Rabu (18/10).

Wiranto menyebut, pemerintah tengah menyempurnakan sistem noken yang masih digunakan pada Pilkada di Papua. Pasalnya kerap kali sistem noken ini memicu munculnya sengketa Pilkada di Papua. “Kami sempurnakan sistem noken itu bagaimana,” ujar dia.

Wiranto menyebut, pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralisir jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Salah satu insiden pasca-pilkada terakhir adalah konflik usai Pilkada Kabupaten Tolikara, yang berimbas pada demo dan perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Di daerah terjadi pemalangan wilayah oleh kelompok pendukung pasangan yang kalah.