Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan pencekalan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap tokoh jaringan Islam liberal, Ulil Abshar Abdalla. Seharusnya, jika ada perbedaan pemahaman antar manusia, ketimbang dicekal, akan lebih baik jika dilakukan pendekatan dialog.

"Kalau saya sebaiknya pemerintah tidak melakukan hal itu, sebab perbedaan adalah berkah,” ujar dia kepada pers, di Bandung, Selasa (14/10) malam.

Lukman mengatakan, ketika seseorang atau kelompok membawa paham dan pemikiran yang dinilai berbeda, maka sebaiknya jangan didahulukan klaim tertentu melainkan harus didialogkan. Syaratnya, paham-paham tersebut tidak mengarah pada perbuatan makar atau mengajak untuk melawan pemerintah yang sah.

Selain itu, dialog antar paham yang berbeda juga memungkinkan selama paham tersebut tidak menodai dan menistakan paham agama lain. "Perbedaan itu harus didialogkan, bukannya dilarang-larang, dicegah atau dicekal,” ujar dia.

Dialog, ujar Menag, bertujuan mendapat titik temu antara perbedaan dan persamaan sehingga semakin dewasa dan bijak menyikapi perbedaan.

Lukman mengatakan, masing-masing negara memiliki kewenangan untuk menangkal dan mencegah seseorang yang dianggap akan mengganggu stabilitas Negara tersebut.

Karenanya, Menag menegaskan, setuju atau tidak, pemerintah harus tunduk dan menghormati keputusan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak boleh mengintervensi apalagi menilai apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah Malaysia itu salah atau benar. “Kita tidak punya posisi untuk menilai, kita sebagai tetangga harus menjalin hubungan persahabatan yang baik,” tuturnya.

Meski menyayangkan, Menag mengatakan, tetap menghormati keputusan pemerintah Malaysia mencekal Ulil. Ia dianggap memiliki pemahaman Islam yang berbeda dengan yang diyakini di Malaysia. Pemerintah Malaysia menganggap Ulil membawa paham qodani Ahmadiyah. Sementara di Malaysia, hanya meyakini Islam ahlus sunnah waljamaah.