Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini (Rabu, 23/8) menyampaikan pidato kenegaran dalam Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Presiden akan menyampaikan pembangunan daerah serta kebijakan lainnya yang terkait daerah dan hubungan pusat-daerah dalam RAPBN 2007, termasuk mengenai data penurunan jumlah penduduk miskin. Pemerintah, seperti ditegaskan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, tidak akan mengubah data penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia seperti yang telah disampaikan Kepala Negara dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu di hadapan Sidang Paripurna DPR.

Data itu menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam pidatonya tersebut, Kepala Negara mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen dari jumlah seluruh penduduk pada 2005. Sejumlah pengamat bahkan anggota DPR meragukan angka tersebut. Anggota F-PAN Dradjad Wibowo mencurigai adanya data-data terbaru yang disembunyikan sehingga data yang dikemukakan dalam pidato tersebut menjadi tidak valid. "Indikasi angka pengangguran sudah ada, kemudian indikasi angka kemiskinan juga ada. Data-data mutakhir itu tidak disampaikan," katanya.

Menanggapi keraguan yang dilontarkan berbagai pihak Yusril menyatakan, data yang diperoleh pemerintah adalah benar dan akurat berdasarkan data yang dikeluarkan BPS bulan September 2005 lalu. "Itulah data yang kita peroleh, bahwa kemudian ada sisipan lain, ya itu tergantung bagaimana orang mengolah dan menganalisis, tapi data yang dikeluarkan BPS adalah data resmi tahunan yang dikeluarkan bulan September 2005 lalu," ujar Yusril.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, penurunan angka penduduk miskin itu didasarkan pada data BPS dan faktual meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekaligus juga menurunkan jumlah penduduk miskin.

Sidang Paripurna Khusus DPD yang dihadiri anggota DPD se-Indonesia itu akan dibuka oleh Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita. Selain dihadiri Presiden dan Wapres Yusuf Kalla, sidang ini dihadiri menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para duta besar serta pimpinan lembaga negara.

Dalam Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD hari ini, Rabu (23/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menyinggung masalah penurunan tingkat kemiskinan yang sebelumnya disampaikan dalam pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR, 16 Agustus. Penyebutan angka kemiskinan itu kemudian menuai kontroversi.

Presiden justru memfokuskan isi pidatonya secara umum pada pembangunan daerah yang meliputi sejumlah aspek, seperti masalah desentralisasi, otonomi daerah, dan pendanaan daerah.

Keputusan itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pers, seusai sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa petang. Sidang kabinet yang juga dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Hariawan, khusus membahas finalisasi isi pidato Presiden Yudhoyono.

"Besok itu khusus untuk DPD saja. Jadi, hanya bicara soal pembangunan daerah, yang meliputi desentralisasi dan tema-tema seputar itu, termasuk pendanaan daerah. Tidak lagi soal itu (kemiskinan)," kata Sri Mulyani.

Menyinggung penggunaan data kemiskinan sebesar 16 persen berdasarkan Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Februari 2005, yang dianggap Tim Indonesia Bangkit sebagai data yang kontroversial, Sri Mulyani menjawab, "Kita kan berdasarkan data dari Susenas periode Februari 2005 lalu. Kalau mereka (BPS) keluarkan yang baru, tentu kita gunakan yang baru juga."

Hal yang sama disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono ketika ditanya tentang isi pidato Presiden di DPD. "Kita hanya menggunakan data yang resmi dan sudah dikeluarkan saja," kata Boediono. Namun, Boediono menolak menjawab soal kontroversi data kemiskinan yang dibacakan Presiden dalam forum DPR.