Dengan adanya pengunduran jadwal keberangkatan Pasukan Garuda ke Lebanon, dari semula 28 September 2006 menjadi 24 Oktober 2006, memberi angin segar bagi DPR yang menghendaki transparansi anggaran.

Komisi I DPR menilai, dengan pengunduran keberangkatan itu maka tidak ada alasan lagi bagi Departemen Pertahanan untuk memaksakan membeli 32 panser senilai Rp 287 miliar dari Perancis yang tanpa tender. "Dengan pengunduran ini, peluang untuk tender makin besar. Alasan mendesak tak ada lagi," tegas anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Deddy Djamaluddin Malik, Kamis (14/9).

Ini dikatakan menanggapi perubahan jadwal keberangkatan Batalyon Mekanis TNI sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB dalam Kontingen Garuda XXIII-A ke Lebanon hingga Oktober. "Perubahan dilakukan karena ada penyesuaian dari markas besar pasukan interim PBB di Lebanon," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Moh Sunarto dalam siaran pers, Kamis (14/9).

Namun, pemberangkatan akan tetap dilakukan dua tahap. Tim aju (advanced team), yang mestinya berangkat 20 September diundur menjadi 10 Oktober. Sementara tim badan utama (main body), menjadi 24 Oktober.

Menurut Deddy, waktu sebulan cukup untuk melakukan tender. Kalau memang produk panser dari Perancis yang terbaik dan murah, bisa tetap dipilih. Proses tender akan menghindarkan institusi TNI dari tudingan miring. "Tapi, kalau Dephan nekat tanpa tender juga silakan. Tapi, itu akan menimbulkan implikasi politik, karena hak budget ada di DPR," tegasnya.

Namun Sekjen Dephan Sjafrie Sjamsoeddin, yang sekarang berada di Perancis sebagai Ketua Tim Indonesia untuk pembelian 32 panser jenis VAB buatan Renault Truck, menyatakan proses pembelian dilakukan terbuka dan melibatkan atase ekonomi dan perdagangan Kedutaan Besar RI.

Pembelian dilakukan langsung antar negara, tanpa melalui pihak ketiga, sehingga harga menjadi jauh lebih murah. "Presiden Perancis Jacque Chirac sudah meminta pabrik menurunkan harga jual ke Indonesia," ujar Sjafrie dalam siaran persnya, Kamis.