Pemerintah Indonesia tidak serius dalam menyelesaikan perjanjian ekstradisi dengan Singapura sehingga perjanjian itu hingga kini masih berlarut-larut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR AS Hikam, bahkan dia menyatakan Indonesia terkesan di bawah kontrol Singapura.

"Pemerintah Indonesia kelihatannya tidak serius dan selalu berada di bawah kontrol Singapura," ungkap AS Hikam di sela-sela acara kunjungan PKB kubu Cak Anam ke kantor DPP PAN, Jl. Warung Buncit, Jakarta, Rabu (30/8/06).

Ketidakseriusan itu menurut Hikam, dapat dilihat dari sikap Pemerintah yang begitu saja menerima tawaran Singapura untuk menyepakati perjanjian-perjanjian bilateral lainnya. "Misalnya, ekstradisi belum selesai tapi kita sudah menandatangani MoU mengenai Batam. Kemudian juga akan membicarakan kerjasama pertahanan dengan Singapura," kata Hikam dengan nada kecewa.

Bagaimanapun perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura merupakan tolok ukur hubungan kedua negara dan sangat penting dalam memerangi korupsi. Karena sebagian besar koruptor kakap kaburnya ke Singapura dan terkesan mendapat perlindungan dari pemerintah Singapura, bahkan ada yang jadi warga negara Singapura sebelum kasus korupsinya diproses di Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia-Singapura terkesan aneh, karena hingga 30 tahun kedua negara tidak mempunyai perjanjian ekstradisi.

"Karena bagi kita, perjanjian ekstradisi itu sangat penting dan vital dalam rangka memerangi korupsi," lanjut Hikam.

Apalagi setelah situasi politik Indonesia pasca reformasi sedikit melemah karena terlalu mengurusi situasi politik dalam negeri. Situasi ini dimanfaatkan Singapura untuk mengontrol lebih kuat kedaulatan politik yang dimiliki Indonesia. "Pemerintah kita ini daya tawar politiknya di bawah Singapura. Kemudian kita seolah-olah mengikuti gendangnya Singapura. Kita cenderung ditentukan oleh Singapura," kata Hikam berapi-api.

Ketidakmauan Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, menurut Hikam lebih kepada motif ekonomi. "Jelas dong, Singapura sebagai negara yang kecil sangat tergantung dengan perkembangan politik di kawasan Asia Tenggara. Dia meginginkan adanya pengembangan ekspansi dari {sphere of influence} dari ekonominya dia. Salah satunya caranya adalah dengan mengajak negara-negara besar seperti Indonesia untuk bisa dipakai juga sebagai wilayah ekspansi ekonomi," jelas AS Hikam.