Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini terus berupaya meningkatkan peran dan penyuluh perikanan untuk menjadi agent of changes dan ujung tombak pembangunan ekonomi. Sebab penyuluh perikanan harus mampu mengembangkan metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih menjelang Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Masyarakat Indonesia, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil perlu meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya agar mampu bersaing di kancah global. Sehingga para penyuluh perikanan menjadi tangguh, andal dan kompeten," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo kepada politikindonesia.com, usai pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (02/09/).

Menurut Sharif, saat ini jumlah penyuluh perikanan hanya 12.113 orang atau 15,76% dari total jumlah penyuluh di Indonesia yang mencapai 76.877 Orang. Angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 56.335 orang atau 73,38 persen dari total penyuluh.

"Padahal, Indonesia sebagai negara maritim memiliki nilai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar bila dibandingkan sektor pertanian, yakni mencapai Rp3.000 triliun per tahun. Karena peran penyuluh memiliki fungsi ekonomi sebagai penggerak perekomian masyarakat," ungkap Sharif.

Sayangnya, lanjut Sharif, potensi tersebut belum dapat digarap dengan maksimal. Karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga, peran serta penyuluh perikanan yang tangguh sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat memaksimalkan pontensi tersebut.

"Peran penyuluh ini tidak hanya melalui kegiatan peningkatan aspek produktivitas semata, namun juga telah memasuki area konteks konservasi dan pelestarian lingkungan,” kata Sharif.

Aspek ini, kata Sharif, penting karena peningkatan produksi harus dilakukan melalui produktivitas yang tinggi tetapi harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungannya.

Saat ini penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara partisipatif dengan memposisikan para pelaku utama dan pelaku usaha sebagai mitra kerja. Sehingga keberadaan penyuluh sangat strategis dalam mendukung program pemerintah, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.

Keberadaaannya sebagai mediator, fasilitator dan dinamisator di kelompok pelaku utama dan usaha, merupakan garda terdepan dalam mengaktualisasikan kebijakan pemerintah menjadi kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat," pungkas Sharif.