Pemerintah masih tetap bertahan untuk tidak segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski defisit neraca perdagangan terus terjadi dan membebani anggaran negara, pemerintah masih akan fokus pada pengendalian, penghematan, dan konversi BBM ke gas. Opsi menaikkan harga BBM, masih merupakan opsi terakhir.

Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar kepada pers di kantor Kementerian Perekonomian, Rabu malam (13/02). Pengendalian, penghematan, dan konversi BBM ke gas terus diupayakan untuk bisa menekan neraca perdagangan tersebut.

“Kita lihat dulu apakah ketiga program itu sudah bisa jalan dengan baik dan efektif atau tidak. Sehingga nanti diharapkan tidak membawa dampak terlalu berat ke APBN," ujar Mahendra

Kata Wamenkeu, sampai saat ini, ketiga opsi itu masih menjadi pilihan terbaik bagi pemerintah. Nantinya, ketiga program ini juga akan terus diperkuat dengan dukungan dari berbagai pihak.

Pemerintah juga masih menunggu kebijakan pembatasan kendaraan yang pernah dilontarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui sistem ganjil genap maupun lainnya untuk bisa menekan konsumsi BBM. “Inisiatif itu harus direspons dan dicermati juga, apakah bisa membuahkan hasil atau tidak," ujar dia.

Sekedar catatan, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp274,7 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik mencapai Rp80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.