Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami sejumlah masalah yang terjadi pada Bus TransJakarta. Ia menilai, Pansus TransJakarta DPRD DKI bisa membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa bus Transjakarta.

“Pansus bus Transjakarta bagus, silahkan DPRD membuatnya,” ujar Wagub yang akrab disapa Ahok ini kepada pers, Selasa (02/09).

Ahok menilai langkah DPRD DKI membentuk Pansus Busway sangat wajar. Apalagi, kasus terbakarnya bus Transjakarta yang berulang-ulang sangat meresahkan masyarakat pengguna busway itu. “Itu hak DPRD, mereka kan memang tugasnya mengawasi anggaran dan penggunaannya jadi punya hak untuk memanggil,” ujar dia.

Dijelaskan Ahok lagi, peristiwa terbakarnya bus Transjakarta di Halte Busway Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (28/08) lalu patut diselidiki secara mendalam. Terlebih, bus yang terbakar adalah bus baru yang dibeli dengan APBD DKI tahun 2013.

“Ngacolah masa bus baru beli kok kabelnya terbakar? Kesalahan ada di busnya. Mutu dan spek armadanya sangat jelek. Kabelnya tidak benar, makanya mestinya diselidiki hingga tuntas,” tegas dia.

Ahok menambahkan, pengadaaan armada bus TransJakarta pada tahun mendatang tidak lagi berasal dari pabrikan di Tiongkok. Pihaknya lebih melirik bus buatan Eropa yang lebih bagus dan teruji kualitasnya selama ini.

“Kita tahun depan mau beli bus dari Eropa saja yang kelasnya dan kualitasnya sudah teruji bagus selama ini. Bukannya tidak mau pakai bus dari Tiongkok. Tapi kalau memang menggunakan bus dari Tiongkok mesti cari yang kelas atasnya,” paparnya juga.

Sementara itu, anggota DPRD DKI, Taufik Hadiawan mengungkapkan, pihaknya sudah mendapat dukungan dari kalangan dewan untuk membentuk Pansus Busway. Bahkan, dijadwalkan pekan ini seluruh pendukung pansus akan berkumpul untuk menggelar rapat. “Sudah hampir pasti pansus busway ini akan terbentuk dalam waktu dekat,” paparnya.

Taufik juga menilai, banyak ketidakberesan dalam proses pengelolaan Transjakarta. Mulai dari dugaan korupsi pengadaan bus, hingga ketidakmampuan pengeloala busway. ”Jadi sudah tepat langkah pembentukan pansus,” ucapnya.