Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi yang ada di berbagai kementerian/lembaga. Fungsi survei data tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/04).

“Cukup hal-hal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek, kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop. Saya nggak mau lagi, urusan data pegangannya hanya satu sekarang, di BPS," ujar Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa satu data yang sekarang akan digunakan pemerintah yakni data BPS. Jokowi pun mewanti-wanti BPS yang dipercaya sebagai pengelola data, agar berhati-hati dalam menyajikan data dan informasi.

"Cross check, cross check, entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya, bila tidak serius akan ada keputusan yang lain," ucapnya.

Jokowi menilai, saat ini di Indonesia memang terlalu banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian/lembaga yang tidak seragam. Keberagaman data itu justru menyulitkan pengambil kebijakan.

Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi. “Nggak ada yang sama. Peta potensi usaha versinya banyak. Inilah yang mungkin sering kita memutuskan itu tidak firm. Ragu-ragu. Era seperti itu harus kita akhiri," ujarnya.

Presiden menegaskan peran strategis BPS sebab dari data badan tersebut akan lahir kebijakan yang betul-betul tepat dan tidak meleset. "Karena memang datanya betul-betul akurat, detil," ujar Jokowi.