Agaknya pupus sudah harapan siswa yang gagal di Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk dapat mengikuti ujian susulan. Pasalnya, pemerintah sama sekali tak bergeming dengan aksi demo yang dilakukan para siswa yang tak lulus UAN. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan siswa-siswa yang untuk berunjukrasa karena Indonesia adalah negara yang demokratis, namun untuk bisa lulus sekolah mereka tetap harus mengulang ujian pada tahun depan.

"Silakan berdemo dan silakan ujian tahun depan," ujar Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kantor Wapres Jakarta, menanggapi unjukrasa di depan Kantor Wapres Jl. Medeka Selatan Jakarta Pusat, Rabu (28/6), yang dilakukan ratusan pelajar yang mayoritas tidak dalam lulus UAN, dan memprotes kebijakan pemerintah yang menentukan kelulusan siswa hanya berdasarkan hasil UAN.

Wapres mengatakan, tentu saja pemerintah sedih karena ada pelajar yang tidak lulus ujian nasional. "Tetapi kita lebih sedih lagi kepada jutaan anak apabila tidak mau belajar, itu yang terpenting," katanya. Kalla menegaskan, ujian nasional itu dimaksudkan agar anak mau belajar dengan keras, karena dengan sistem sebelumnya anak yang belajar dengan yang tidak belajar bisa diluluskan semuanya oleh sekolah.

"Kenapa banyak orang yang kurang belajar, karena merasa banyak belajar dan tidak sama saja, belajar naik kelas, tidak belajar naik kelas, belajar atau tidak semua lulus 100 persen. Akhirnya anak beranggapan buat apa belajar," katanya. Hal itulah yang menyebabkan standar pendidikan di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara lain."Pendidikan tidak ada demokrasinya dalam hal lulus atau tidak lulus. Tidak ada votingnya, negara harus tegas dalam hal ini karena kalau tidak, akan menciptakan bangsa yang lembek sekali," katanya.

Karena itu, katanya, ibu-ibu yang anaknya tidak lulus semestinya tidak marah kepada pemerintah tetapi kepada anaknya. Ia mencontohkan standar kelulusan di Malaysia adalah nilai 6, di Singapura lulus dengan 8. "Ke depan kita harus bisa bersaing, pelan-pelan nilai kelulusan mata pelajaran itu akan kita sesuaikan," katanya.

Dalam hal standar mutu pendidikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah tidak akan menurunkan standar mutu dan kualitas pendidikan nasional agar bangsa ini tidak tertinggal dengan negara lain. "Kita tidak boleh menurunkan mutu dan tidak boleh berkompromi dengan kualitas," kata Presiden SBY dalam pidato sambutannya saat memperingati Hari Keluarga Nasional di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/6).

Menurut SBY, sudah menjadi keharusan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan cerdas. Syarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan cerdas adalah pendidikan yang baik. Hal itu ditandai dengan penetapan mutu dan kualitas yang baik pula. "Kita tidak akan tertinggal dengan bangsa lain apabila SDM kita produktif dan berdaya saing," tandasnya.

Presiden pun mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, mulai dari unsur pemerintah, LSM, dan orangtua murid. Dia mengingatkan, dalam proses peningkatan mutu pendidikan, keluarga Indonesia selektif menyerap nilai-nilai di masyarakat. "Tidak semua yang berasal dari luar itu buruk. Tapi tidak semua yang kita warisi itu baik. Pada akhirnya nilai-nilai agama dan etika menjadi penentunya," tandas SBY.