Menhan Juwono Sudarsono melakukan rapat dengan Komisi I DPR untuk membicarakan secara detil kebutuhan anggaran operasi itu. Hal itu merupakan tindak lanjut persetujuan Panitia Anggaran untuk pengiriman Ops Yon Mekanis TNI misi PBB ke Libanon.

Menurut Juwono Sudarsono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9) Dephan telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk misi ke Libanon sebesar Rp 355,075 miliar. Perincian angaran itu digunakan untuk operasi Yon Mekanis TNI sebesar Rp 32,8 miliar, biaya angkutan termasuk asuransi sebesar Rp 35,02 miliar, biaya pengadaan panser dan asuransi Rp 287,246 miliar.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dihadiri oleh semua anggota Komisi I. Dalam rapat kali ini mayoritas anggota Komisi I menolak pembelian panser yang menghabiskan anggaran 2/3 dari yang diajukan.

Mereka mengusulkan untuk efisiensi sebaiknya anggaran pengadaan panser ditinjau ulang. ”Apakah setelah dipakai masih bisa digunakan di sini. Apakah ini politis atau fungsional saya kira itu perlu dikaji ulang. Apalagi harga panser dari Prancis lebih mahal dibandingkan dari Eropa Timur yang harganya hanya separuhnya," kata anggota Komisi I dari PAN Dedy Djamaludin Malik.

Sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Sidharto Dhanusubroto mengusulkan agar misi TNI ke Libanon ini lebih fokus pada bidang rekonstruksi dan kesehatan karena bidang itu akan lebih terasa di masyarakat Libanon daripada di mekanis atau tempur.

"Mereka akan lebih tersentuh kalau kita mengirim misi rekonstruksi atau kesehatan, karena kalau tidak pasukan tempur kita akan diperintah untuk meluncuti senjata Hizbullah. Padahal Hizbullah sudah dianggap pahlawan oleh masyarakat Timur Tengah," terang Sidharto.[