DPR mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI. Hal ini menyusul kasus penembakan oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan, meskipun TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, namun pengawasan terhadap implementasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

"Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata," kata Amelia Anggraini di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Amelia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Sebab, sebut Amelia, dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. 

Menurut Amelia, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

"Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga," kata Amelia.

Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI diapresiasi Amelia. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

"Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel," kata Amelia

Amelia menekankan jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer maka pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Menurut Amelia, penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

"Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI," pungkas dia. []

Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merakmembawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri. []