Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerbitkan instruksi baru tentang pemberantasan korupsi terbaru. Inpres tersebut akan segera keluar bulan ini. Instruksi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerbitkan instruksi baru tentang pemberantasan korupsi terbaru. Inpres tersebut akan segera keluar bulan ini. Instruksi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Demikian dikemukakan oleh Wakil Presiden Boediono saat membuka acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Rabu (07/12). “Diharapkan sebelum Januari 2012 Inpresnya sudah ditetapkan.”

Untuk tahun 2012, ujar Wapres, rencana aksi pemberantasan korupsi dengan lingkup instansi yang lebih banyak dan kategori aksi lebih luas tengah disusun. Sekarang prosesnya dalam tahap finalisasi.

Sebagaimana diketahui, pada 2011 telah dikeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 dengan penekanan utama pada aspek pencegahan korupsi. Instansi-instansi yang tercakup dalam Inpres itu antara lain adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian KUM HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.

Dalam hal penyusunan rencana aksi, ujar Boediono, sinergi antara pemerintah dengan KPK harus terus ditingkatkan. Bukan hanya dalam implementasi Inpres yang sudah ada, tapi juga dalam tahap penyusunan rencana aksi untuk tahun-tahun yang akan datang.

Pemerintah dan KPK juga perlu meningkatkan koordinasi di bidang Reformasi Birokrasi. Boediono menjelaskan, reformasi birokrasi yang dilaksanakan mempunyai 4 sasaran utama. Pertama adalah peningkatan kualitas publik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kebijakan publik. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem informasi dan proses pengambilan keputusan kebijakan di dalam masing-masing instansi dan antarinstansi.

“Yang ketiga, menghapus praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Lalu meningkatkan efisiensi dan cost effectiveness seluruh proses birokrasi Pemerintahan," jelas Wapres.