Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Saadah, mengatakan, Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor pertanian. 

Menurut Rina, potensi tersebut belum tergarap optimal sehingga Indonesia masih menjadikan impor sebagai solusi pemenuhan pangan.

“Ini ironis. Negara agraris tapi kenapa masih impor terus? Indonesia mempunyai semua syarat untuk mencapai target swasembada pangan,” kata Rina Saadah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Rina, target swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah tepat. 

"Swasembada pangan bisa menjadi batu lompatan Indonesia untuk menjadi negara besar," kata Rina. 

Rina mengatakan, swasembada pangan bukan kebijakan muluk-muluk tapi langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Rina mengatakan, swasembada pangan merupakan upaya pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para petani serta mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. 

Dengan adanya program swasembada pangan dan menghentikan impor beras, menjadi langkah awal untuk meningkatkan produksi dalam negeri. 

“Kita harus kawal agar program ini berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga menyiapkan petani agar dapat beradaptasi dengan program swasembada pangan,” kata Legislator Dapil Jawa Barat X ini.

Rina mengatakan, Presiden Prabowo sangat serius mewujudkan swasembada pangan. Dari sisi anggaran, misalnya, tahun ini pemerintah akan mengalokasikan Rp139,4 triliun dari APBN untuk mencapai swasembada pangan. 

Rina menyebut anggaran Rp139,4 dalam setahun ini cukup besar untuk modal tahapan realisasi swasembada pangan hingga dua tahun ke depan.

"Urusan pangan, lanjut Teh Rina, merupakan hal yang krusial. Terutama beras yang merupakan makanan pokok utama mayoritas masyarakat Indonesia," kata Rina. 

Rina menjelaskan, pada 2025 pasokan beras dalam negeri terpenuhi karena ada limpahan beras dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 lalu, Indonesia melakukan impor beras sebanyak 4 juta ton beras. 

Ada pun saat ini persediaan beras dalam negeri sebanyak 7 juta ton. Diharapkan tahun ini ada kenaikan produksi 4% sehingga target 15% pasokan produksi dari dalam negeri tercapai. 

"Jika ini berhasil maka tahun depan kita tidak perlu impor beras lagi,” kata Rina.

Komisi IV DPR juga mendorong agar hasil produksi yang dilakukan petani dapat terserap dengan baik. 

Pemerintah harus memastikan pengelolaan sektor pertanian dari hulu ke hilir seperti pengadaan bibit, jaminan pupuk, hingga ketersediaan lahan terjaga dengan baik. “Kami dorong Bulog bisa memastikan produksi dari petani bisa terserap,” pungkas Rina Saadah. []