Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kelautan dan Perikanan (KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperkuat peran SDM agar semakin terdidik dan terampil. Pasalnya, selama ini SDM KP dianggap unik dan tidak mudah tersedia di pasaran, karena lebih banyak yang bekerja di luar negeri.

Begitulah kata Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik), KP Mulyoto dalam Fokus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan Pendidikan Vokasi dalam Menghadapi Globalisasi", di Kantor KKP, Jakarta, Senin (27/04).

"Pengembanhgan SDM ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan konpetensi mereka. Sehingga mereka menjadi SDM yang terdidik dan terampil. Apalagi menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karena mengelola sumber daya KP sama saja dengan mengelola SDM-nya," ungkapnya.

Menurutnya, untuk meningkatan kualitas SDM KP melalui suatu sistem pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar, masyarakat dan lingkungan pada saat ini mutlak dilakukan. Sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional.

"Sumbangan ini tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional pada masa datang. Tapi juga berdampak baik terhadap perubahan lingkungan yang begitu dinamis," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, ke depan investasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya dalam bentuk modal finansial. Namun, investasi SDM berkualitas yang mampu mengisi kebutuhan di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas SDM yang andal untuk semua pelaku pembangunan di sektor KP diperlukan pengembangan pendidikan vokasi KP di KKP.

"Adapun penyelenggaraan pendidikan itu menggunakan pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory yang dilengkapi sarana dan prasarana modern setara dunia usaha dan dunia industri sesungguhnya. Bahkan, memiliki porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori untuk pendidikan menengah. Sedangkan, untuk pendidikan tinggi diterapkan 60 persen praktek dan 40 persen teori," paparnya.

Dijelaskan, mengenai perekrutan peserta didik terdiri dari 40 persen anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya dan pengolah ikan, serta petambak garam). Berikutnya, 40 persen masyarakat umum dan 20 persen mitra kerja sama. Selain itu, para lulusannya tidak hanya memperoleh ijazah tapi juga sertifikat keahlian.

"Kami yakin, melalui FGD itu dapat menghasilkan rencana strategis pengembangan pendidikan vokasi dan pemetaan pengembangan pendidikan vokasi di lingkungan KKP," tandasnya.