Anjing menggonggong, Kafilah tetap berlalu. Pepatah ini, rasanya pas ditujukan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI), terkait rencana pembangunan gedung baru. Meski tak sedikit menuai kritik dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk beberapa anggota dewan sendiri, proyek rencana pembangunan tersebut tetap jalan dan sudah menelan biaya sekitarar Rp14 miliar.
Atas gencarnya penolakan atas rencana pembangunan gedung baru itu, Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, menyatakan tak punya kapasitas untuk menjawabnya. “Kami kan hanya sebagai pelaksana dari berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh dewan. Jadi, lanjut atau tidaknya proyek ini, kembali kepada kebijakan dewan.”
Menurut, Nining sebagai Sekjen DPR, dirinya hanya berwenang memberikan keterangan seputar teknis pembangunan gedung baru DPR tersebut. Misalnya, penjelasan mengenai alasan teknis perlunya pembangunan gedung baru dan hasil kerja dari proses perencanaan yang telah berlangsung sejak 2008 hingga saat ini.
Untuk mengetahui semua informasi, terkait teknis rencana pembangunan gedung baru yang mengundang pro dan kontra tersebut, Nining memaparkannya, di ruang press room DPR Jakarta, Selasa (18/01). Berikut petikannya wawancaranya dengan Mirza Fichri dari politikindonesia.com.
Bagaimana kelanjutan pembangunan gedung baru DPR?
Sejauh ini sekretariat selaku pelaksanaan kebijakan dari dewan, masih tetap melaksanakan proses rencana pembangunan gedung baru tersebut sesuia kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan.
Tapi, kan proyek mercuar banyak mendapat kritik dari masyarakat. Komentar Anda?
Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami hanyalah sebagai pelaksana kebijakan dari dewan. Jadi, mengenai kebijakan terkait lanjut atau tidaknya rencana pembangunan ini tergantung dari kebijakan dewan. Saya tidak bisa memberi komentar dalam tataran kebijakan.
Sejauh ini proses perencanaannya sudah sampai dimana?
Secara rinci, dapat saya uraikan bahwa proses perencanaan pembangunan tersebut sudah mulai dilaksanakan Tahun 2008. Saat itu, Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan lelang pengadaan konsultan review master plan. Yaitu, analisis mengenai dampak lingkungan dan audit struktur gedung Nusantara. Ini dilakukan karena adanya penambahan anggota dewan dan tenaga ahli.
Proses lelang proyek review master plan senilai Rp4.152.896.000 yang dilakukan secara terbuka itu, akhirnya dimenangkan oleh PT Virama Karya. Hasilnya, berupa block plan kawasan DPR/MPR pada Oktober 2008.
Selain itu, pada tahun yang sama, kami juga melelang proyek untuk pekerjaan konsultan perencanaan senilai Rp4.478.894.000 dan konsultan manajemen kontruksi senilai Rp360 juta.
Untuk proses lelang ini dimenangkan oleh siapa dan apa hasilnya?
Untuk konsultan perencanaan dimenangkan oleh PT. Yoda Karya yang bertugas membuat konsep dan perencanaan struktur pondasi gedung baru setinggi 27 lantai. Sedangkan untuk lelang proyek konsultan manjemen konstruksi direbut oleh PT Ciria Jasa yang menghasilkan review design gedung tersebut. Semua pekerjaan proyek ini telah selesai, sesuai kontrak.
Meski penuh dengan kontroversi, apa proses perencanaan ini juga tetap berjalan pada 2009 dan 2010?
Selama masih belum ada perintah menghentikannya dari DPR. Saya tentu wajib melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan. Untuk tahun 2009, kami masih melanjutkan pekerjaan konsultan perencanaan senilai Rp1.829.542.000 dan konsultan manajemen kontruksi senilai Rp14,3 juta.
Sementara di tahun 2010, rencana teknis pembangunan gedung tersebut mengalami perubahan sedikit. Masalahnya, ada rencana penambahan luas ruang kerja setiap anggota legislator yang disetarakan dengan pejabat Eselon I. hal ini berkembang karena sesuai dengan Rencara Strategis DPR 2010-2014, diproyeksikan setiap anggota dewan nantinya akan didampingi lima tenga ahli dan dua asisten. Dengan jumlah seperti itu, maka diperlukan ruang kerja yang lebih luas.
Untuk Tahun 2010 ini, kami masih melakukan proyek pekerjaan perencanaan yang menelan anggaran yang sekitar Rp4 miliar. Rinciannya, untuk melakukan penyesuaian luas ruangan tersebut, perencana gedung PT Yodya Karya melakukan review dengan nilai kontrak sebesar Rp3.461.612.000, dan konsultan manajemen konstruksi PT Ciria Jasa melakukan review dengan nilai kontrak sebesar Rp504.141.000.
Mengenai perubahan luas ruangan, rincinya seperti apa?
Rencana awalnya, kita akan membangun gedung setinggi 27 lantai dengan perhitungan luas total bangunan sebesar 120.ribu meter persegi. Namun, karena adanya berbagai perubahan luas ruangan yang akan diberikan untuk setiap anggota, maka ada penambahan luas ruangan yang dibutuhkan menjadi 161ribu meter persegi atau menjadi 36 lantai.
Proyek pekerjaan perencanaan ini, dilaksanakan tidak berdasarkan lelang alias penunjukan langsung. Alasannya?
Betul, alasan penunjukan kembali PT Yoda Karya dan PT Ciria Jasa didasarkan pada pendapat teknis pekerjaan lanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, semua ini sudah dilakukan sesuai aturan.
Jadi sebenarnya berapa total dana yang telah terserap dalam proses perencanaan ini?
Total biaya yang telah dikeluarkan sejak proses awal perencanaan pembangunan gedung sejak 2008-2010 kemarin, ialah sebesar Rp14.787.085.000. Total biaya tersebut terbagi atas review master plan, AMDAL, dan audit struktur serta block plan sebesar Rp4.152.896.000, dan perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan gedung baru sebesar Rp10.658.495.000.
Kelanjutan proyek ini pada 2011, seperti apa?
Proses yang sedang dilakukan pada tahun 2011 ini, adalah melanjutkan proses perencanaan, dengan meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan dan analisis kebutuhan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka multiyears contract.
Ada tudingan miring seputar mega proyek pembangunan gedung DPR yang menelan biaya satu trilliun lebih ini. Komentar Anda?
Sejauh ini, saya merasa sudah berkerja sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. Namun begitu, saya siap untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau instansi pemeriksa lain terkait proyek ini.
© Copyright 2024, All Rights Reserved