Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang terkesan bernafsu untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, secepat mungkin. Bagi PDIP, sikap JK yang terlalu bersemangat itu menimbulkan pertanyaan.

“Saya lihat Pak JK lebih nafsu naikkan BBM daripada presidennya. Saya tidak tahu kenapa dia begitu bernafsu," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Effendi Simbolon kepada pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (04/11).

Effendi menilai jajaran menteri ekonomi di kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa. Ini terlihat dari sikap mereka yang cenderung menggantungkan kebijakan harga BBM kepada mekanisme pasar.

“Saya meragukan Soyfan Djalil (Menkoperekonomian, Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Sudirman Said (Menteri ESDM) punya semangat Trisakti," ujar Effendi.

Politisi PDIP itu mengatkan, pemerintah harus membenahi persoalan yang terjadi di sektor minyak dan gas, sebelum mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Misalnya, ujar dia, pemerintah perlu mulai mengembangkan energi alternatif berbasis nonfosil, membenahi tata niaga migas, dan membangun kilang-kilang minyak baru. "Harusnya tata niaga energi kita dibenahi dulu," ujarnya.

Effendi juga menolak dalih pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3000 akan menyejahterakan rakyat. Effendi mengatakan jika logika pemerintah benar, mestinya harga BBM bersubsidi dinaikan Rp10.000.

“Kalau benar begitu, sekalian saja naikan Rp10 ribu biar semua sejahtera. Baru seminggu dilantik, kok sudah bikin heboh," kata dia.

Effendi menegaskan, pemerintah jangan terus membebankan persoalan BBM kepada rakyat. Pemerintah harus mulai mengambil alih penanganan energi secara efektif. “Kok malah meliberalkan komoditas rakyat (BBM). Itu kan akibat penanganan energi yang lalai," tegasnya.

Effendi meragukan kapasitas menteri-menteri yang menduduki posisi strategis yang mengatur perekonomian seperti Rini Sumarno, Sofyan Jalil dan Said Sudirman. Menurutnya, menteri-menteri tersebut tidak mencerminkan semangat Trisakti yang didengungkan di pidato kenegaraan Jokowi pada saat pelantikannya.

“(Kebijakan) Itu kan gaya pedagang. Jadi Kabinet Trisakti itu tidak ada. Yang ada malah Kabinet Kerja yang kehilangan sisi ideologisnya," tandas dia.