Opsi yang dikemukakan pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR tentang kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 12 persen telah menimbulkan komentar yang beragam. Maklum jika pemerintah benar-benar melakukan kebijakan tersebut, dampak ekonominya akan sangat luas.

Agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, melalui Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono di Jakarta, Rabu (13/9) pemerintah menegaskan tidak mempunyai rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2007.

Klarifikasi itu memang diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam di masyarakat. Purwono mengatakan penyampaian kenaikan TDL sebesar 12 persen saat raker dengan Komisi VII DPR bukanlah skenario yang disiapkan pemerintah.

"Apalagi, kalau kenaikan itu dikatakan merupakan usulan pemerintah ke DPR. Kenaikan TDL 12 persen itu hanyalah salah satu contoh percepatan penurunan subsidi listrik yang terjadi, apabila dibandingkan dengan tanpa kenaikan TDL," katanya.

Sebelumnya, saat raker Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi VII DPR Senin (11/9) malam, J Purwono memaparkan, tahapan penurunan subsidi listrik tahun 2007-2010 dengan kenaikan 12 persen dan tanpa kenaikan TDL tahun 2007.

Namun, paparan tersebut muncul dalam pemberitaan sebagai rencana pemerintah menaikkan TDL pada tahun 2007. "Pemerintah tidak ada rencana menaikkan TDL," katanya lagi.

Menurut Purwono, apabila tidak ada kenaikan TDL maka subsidi listrik baru habis tahun 2012. Namun, dengan kenaikan 12 persen maka tahapan penurunan subsidi bisa dipercepat lagi yakni tahun 2010. Bahkan, pada 2010 didapat surplus antara biaya pokok penjualan (BPP) PT PLN dengan TDL Rp4,62 triliun.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla juga mengatakan, pemerintah tidak berencana menaikkan TDL tahun 2007. Hal senada juga dikemukakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Pemerintah telah mengajukan subsidi listrik tahun anggaran 2007 sebesar Rp25,8 triliun sebagai kompensasi tidak adanya kenaikan TDL. Meski, berdasarkan perhitungan pemerintah, subsidi sebesar Rp25,8 triliun itu hanya bisa memberikan pertumbuhan konsumsi listrik 0,51 persen.

Sejumlah kalangan termasuk DPR menilai pertumbuhan listrik sekecil itu tidak akan mampu menopang bergeraknya ekonomi. Pemerintah juga mempunyai skenario subsidi listrik Rp31,7 triliun dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik meningkat 6,12 persen.

Skenario mana yang dipilih apakah dengan perhitungan asumsi pertumbuhan 0,51 persen atau 6,12 persen masih dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Kedua asumsi itu dengan perkiraan pemakaian volume BBM 6,357 juta kiloliter dan susut jaringan 10,17 persen.