Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak keberatan jika Presiden melakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya. Karena itu merupakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diawal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan PKS pun tak keberatan bila SBY melakukan perombakan kabinet (reshuffle) karena itu merupakan wewenang Presiden.

"Dahulu sewaktu Presiden memilih menteri-menterinya dia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Saya pikir sah-sah saja, itu hak prerogatif presiden karena para menteri kan pembantu presiden," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu (27/8).

Kalaupun isu reshuffle digunakan untuk bermanuver politik, PKS menilai itu sah-sah saja. "Isu reshuffle ini kan dihembuskan oleh kawan-kawan dari Golkar, tahun lalu juga begitu, sebagai manuver politik ya sah-sah saja," lebih jauh Tiftul menjelaskan. Karena bagaimanapun yang memegang ”bola” adalah Presiden bukan partai.

Bila suatu saat menteri yang diusung PKS diganti oleh Presiden, Tifatul mengatakan itu bukan masalah bagi partainya. "PKS siap-siap saja kalau menteri-menterinya diganti. Kalau mau diganti ya silahkan saja," ujarnya, sekalipun mengaku bahwa hingga kini belum ada kepastian apapun mengenai isu reshuffle.