Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi terkait penyidikan kasus suap promosi dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka dimintai keterangan untuk tersangka Bupati Klaten Sri Hartini.

Kepada pers, Senin (17/04), Ke[ala Biro Humas KPK KPK Febri Diansyah mengatakan, mereka yang dipanggil penyidik adalah mantan Dirut CV Smart Edukatama Fahrudin, karyawan swasta CV Smart Edukatama A Mustari, karyawan swasta Didik Gunarto, Kasi Perlindungan Konsumen PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Klaten Suhardi, Sekretaris Camat Cawas Kabupaten Klaten Turaji, dan Purwanto dari pihak swasta.

Selanjutnya, Guru Bahasa Inggris SMPN 1 Prambanan Eka Aprillia Kusumadewi, Saktiyo Suharto dari pihak swasta, PNS Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan Tri Winarsih, mantan Kepala Dewasa Ngawen Aryo, Kepala SMKN 1 Klaten Budi Sasangka, dan Heru dari pihak swasta.

KPK dijadwalkan memeriksa Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka dalam penyidikan kasus suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten tersebut.

Febri menjelaskan KPK saat ini ingin mempertajam beberapa informasi yang telah didapatkan sebelumnya, baik terkait dengan indikasi suap dalam pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten maupun terkait dana aspirasi.

KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka usai setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (30/12) di Klaten dengan barang bukti uang senilai Rp2,08 miliar dan US$5.700 serta SIN$2.035 dan buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

Bupati Klaten Sri Hartati dijerat pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara pemberi suap adalah Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan, dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.