Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyambut baik sejumlah rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah transportasi dan banjir di ibukota. Pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Dalam batas-batas kewenangannya, Pemerinta Pusat akan membantu Pemprov mengatasi berbagai permasalahannya.

Soal itu dikemukakan Wapres dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berlangsung di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (16/01). Ini adalah pertemuan pertama Boediono dan Jokowi sejak ia dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta 15 Oktober lalu.

“DKI Jakarta adalah wajah kita. Pemerintah Pusat tidak mungkin lepas tangan. Dengan batas-batas yang kami miliki, kami akan senantiasa membantu maksimal upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan kota," kata Wapres.

Dalam pertemuan ini, Gubernur DKI hadir bersama Asisten Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri, Kepala Bappeda Sarwo Handayani dan Direktur MRT Tribudi Rahardjo. Para pejabat Pemda DKI ini menghadap Wapres dengan menggunakan busana adat Betawi karena hari Rabu merupakan hari berbusana daerah di Pemda DKI Jakarta.

Wapres mengatakan, di masa lalu sudah ada sejumlah titik-titik kerjasama yang dijalin antara kantor Wapres dan Pemda DKI Jakarta yang bisa dimaksimalkan. Dengan berseloroh, Wapres mengatakan anggaran DKI Jakarta bahkan melebihi anggaran sejumlah kementerian di bawah Pemerintah Pusat, namun ada sejumlah hal yang bisa diupayakan bersama yakni koordinasi antar instansi dan kementerian/lembaga demi mempercepat pembangunan.

Di awal laporannya mengenai upaya perbaikan transportasi ibukota, Jokowi melaporkan, Pemda DKI sepakat menerima tawaran porsi pembayaran 49 persen (pemerintah pusat) - 51 persen (Pemda DKI Jakarta) untuk pembiayaan pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) pada ruas Lebak Bulus - Hotel Indonesia, dari skema sebelumnya dimana Pemda DKI menanggung 58 persen. "Skema 49-51 ini kami terima dulu karena kami tak mau berlama-lama hanya mengurusi persentase. Sudah 26 tahun direncanakan, ndak jadi-jadi,” ujar Jokowi.

Namun, pada ruas berikutnya, yakni Hotel Indonesia - Kampung Bandan, Gubernur DKI mengatakan akan melakukan negosiasi dari awal dan meminta pemerintah pusat bisa mengambil porsi lebih besar. Ini mengingat beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemda DKI Jakarta antara lain cicilan proyek, subsidi busway dan subsidi tiket MRT kelak.

Jokowi juga mengatakan, ia akan melakukan uji publik bagi setiap mega proyek di wilayah DKI Jakarta, terutama terkait dengan masalah biaya, subsidi, tiket dan lainnya dimana masyarakat bisa memberi segala bentuk masukan dan kritik.