Menurut Bank Dunia, aparat pemerintah dan pengusaha harus bertanggung jawab terhadap kasus korupsi proyek jalan yang didanai Bank Dunia. Korupsi tersebut tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dan kesalahan pengusaha yang menyogok aparat pemerintah. Tapi aparat pemerintah juga harus bertanggung jawab karena melakukan pemerasan dan meminta-minta kepada pengusaha.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer dan Penasihat Kepala Tata Kelola Pemerintahan Bank Dunia Joel Hellman saat menjawab pers, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (30/8) di Istana Wapres, Jakarta.

Pertemuan Bank Dunia dengan Wapres membicarakan sejumlah masalah, di antaranya, tentang tata kelola pemerintahan secara umum dan rencana pertemuan Wapres dengan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz di Amerika Serikat. Namun, tidak disebutkan kapan pertemuan berlangsung.

Sebelumnya pers meminta komentar Bank Dunia sehubungan dengan pernyataan Kalla beberapa waktu lalu soal dugaan korupsi di proyek jalan yang didanai Bank Dunia. Komentar Kalla itu adalah menyatakan tuduhan Bank Dunia kurang tepat. Sebab, yang harusnya diminta tanggung jawab atas kesalahan itu adalah perusahaan kontraktor asal Inggris, yang telah menyogok pejabat Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Bank Dunia, dalam suratnya 26 Juni 2006 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ditembuskan ke sejumlah menteri dan intansi lainnya, meminta dikembalikannya bantuan Bank Dunia senilai 4,7 juta dollar terkait proyek jalan di Sulawesi yang terindikasi adanya korupsi.

Bank Dunia juga mengancam akan membatalkan sejumlah pinjaman lainnya yang belum sempat dicairkan pemerintah melalui fasilitas pinjaman East Indonesia Region Transport Project (EIRTP).

Dalam suratnya, Bank Dunia menyebut WSP Internasional Ltd—salah satu kontraktor utama asal Inggris—telah menyuap sejumlah oknum pejabat di Departemen PU dengan tujuan memenangi kontrak proyek tersebut. Bank Dunia baru-baru ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengajak kerja sama dalam penyelidikan korupsi dalam proyek jalan tersebut. Menurut Joel Hellman, sekarang ini sedang dilakukan penyelidikan secara hukum Indonesia. "Kami menunggu hasil investigasinya," kata Joel Hellman.