Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penegakan hukum terpadu dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kedua lembaga penegak hukum tersebut menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan Pemilu yang lebih berkualitas.

“Melalui MoU ini, embrio terwujudnya komitmen bersama secara sinergis dapat tercipta. Agar pelaksanaan Pemilu yang adil dan tidak berpihak bisa diwujudkan,” ujar Jaksa Agung Basrief usai menandatangani Mou di kantor KPU, Jakarta, Rabu (16/01).

Basrief berharap, komitmen ini dapat membawa Pemilu yang lebih berkualitas. “Agar tercipta kompetisi yang sehat dan image pertanggungjawaban yang berkelas. Untuk itu, kerjasama ini ditulis dalam nota kesepahaman agar setiap hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan Pemilu dapat berjalan dengan baik," ujar dia.

Basrief menggarisbawahi, upaya menyamakan persepsi dalam menyikapi persoalan hukum sangat diperlukan. Nota kesepahaman ini untuk menyamakan persepsi dan pola tindak dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

“Upaya mneyamakan persepsi dalam menyikapi persoalan hukum sangat kita perlukan. Nota kesepahaman ini untuk menyamakan persepsi dan pola tindak dalam pelaksanaan Pemilu 2014," tandasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan kesiapan Polri mengawal Pemilu 2014 berjalan independen. Setiap tahap memiliki potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu hasil Pemilu,” ujar Timur.

Kapolri juga menyoroti sejumlah permasalahan yang timbul selama Pemilu. Polri akan bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu memastikan tak ada pelanggaran yang mencederai nilai demokrasi dari Pemilu.

“Konflik akibat DPT, pencurian dan pemalsuan surat suara, politik uang, perusakan sarana Pemilu, apabila tidak dikelola dengan kesungguhan akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijunjung. Hal ini secara legalitas sudah ditetapkan dalam UU. Hendaknya didukung Badan Penyelenggara Pemilu yang tidak berpihak pada satu pihak tertentu," kata Timur.

Kerjasama dengan Kejagung, KPU, dan Bawaslu diharapkan bisa mewujudkan sinergitas yang baik dalam mengawal pelaksanaan Pemilu. Dia berharap nota kesepahaman ini dapat segera disosialisasikan ke seluruh jajaran pelaksana dari pusat hingga wilayah.

"Selaku pimpinan Polri saya berkomitmen Polri akan senantiasa profesional dan tidak berpihak pada pihak manapun. Oleh karena itu Polri bekerjasama dengan Bawaslu, KPU dan Kejaksaan Agung bertekad untuk mengawal Pemiku 2014 dengan sebaik-baiknya agar berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan," tegas Kapolri.