Majelis Ulama Nusantara (MUN) akan mengelar Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya di Jakarta pada akhir Februari 2025 ini.

Juru Bicara (Jubir) MUN Kiai Alwiyan Qosid Syamun menjelaskan, pendirian MUN bukan menjadi tandingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Namun pendirian MUN merupakan wujud kebebasan berserikat, berorganisasi dan berkumpul yang dijamin undang-undang.

"MUN merupakan gerakan alim ulama yang menjadi alternatif kemitraan ulama dengan umara dan umat serta bertujuan membangun kemitraan dengan masyarakat di Indonesia dalam membangun bangsa dan negara," Kiai Alwiyan.

Menurut Kiai Alwiyan, MUN berdiri dan terdepan dalam membela kebenaran dan keadilan serta nasionalisme yang harus disuarakan.

"Pendirian MUN bukan tandingan dari MUI dan bukan kepentingan siapa-siapa," kata Kiai Alwiyan, Sabtu (8/2/2025).

Kiai Alwiyan yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Ksatrian Santri Taruna Islam Al khairiyah Citangkil, Cilegon, ini mengklaim dukungan terhadap MUN semakin hari semakin besar.

"Alternatif kemitraan baru ulama dengan umara (pemerintah) dan umat atau masyarakat di Indonesia ini dipandang oleh para pendiri MUN sudah sangat mendesak," Kiai Alwiyan.

Karena persatuan dan kesatuan sangat rawan untuk pecah dan memunculkan banyak konflik yang merupakan imbas dari persoalan geo politik dan kepentingan-kepentingan tertentu.

"Apalagi persoalan geo politik dengan memainkan berbagai isu yang bertujuan tidak ingin bangsa Indonesia bersatu untuk maju dan berjaya," kata Kiai Alwiyan.

Kiai Alwiyan berdalih, meskipun menjadi mitra umara (pemerintah) tetapi MUN tetap kritis jika ada kekurangan dari kebijakan dari umara.

"Yang khas dari MUN adalah sikap kritis ini disampaikan ke umara dengan adab, duduk bersama dan mendahulukan tabayyun," kata Kyai Alwiyan.

Sebelumnya, Majelis Ulama Nusantara (MUN) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).

Dukungan itu setelah MUN mengamati, mempelajari serta mengkaji konsep dan kebijakan pemerintah pusat serta meninjau langsung lokasi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2), Sabtu (1/2/2025).

Juru bicara MUN, Kyai Mohamad Ashshiddiqi, mengatakan, tugas ulama adalah mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kemaslahatan bagi umat.

"Tugas ulama itu menengahi keadaan, melakukan tabayyun, dan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan, terutama di PSN PIK 2 ini," ujar Kyai Ashshiddiqi. []