Presiden Prabowo Subianto pada Januari lalu resmi meneken Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Melalui keputusan itu, Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp306,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. 

Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan untuk tahun anggaran 2025.  

“Presiden fokus kepada belanja yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kesempatan kerja, dan manfaat langsung ke masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025). 

Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran.

Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan dan juga kegiatan yang bersifat seremonial. Tapi menurut pengamat Ekonomi, pos pengeluaran terbesar adalah gaji dan tunjangan pegawai.

Belakangan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagain dana hasil penghematan akan digunakan untuk mempeluas jangkuan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). 

Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Hari Wibowo, juga menjelaskan alasan mengapa pemerintah saat ini harus menerapkan pemangkasan anggaran. 

Menurut Drajad, program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan perumahan perlu biaya yang besar. Di sisi lain, jika pemerintah menjalankan kegiatan seperti biasa, maka kondisi keuangan negara bakal mengalami kesulitan karena pemasukan terbatas. 

"Ya jadi begini kan, untuk makan bergizi gratis, pembangunan perumahan itu kan perlu dana besar. Sementara kalau kita business as usual, itu ya akan kesulitan. Karena kan penerimaan negara sekarang agak terbatas, apalagi Coretax kan masih belum lancar ya," ujar Drajad saat jadi pembicara di stasiun tv, Rabu (5/2/2025). 

Sesuai inpres tentang efisiensi anggaran, kementerian dan lembaga negara saat ini tengah menyisir pos-pos yang bisa dihemat.

Kementerian dan Lembaga Negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi presiden terkait efisisensi. []