Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tengah mempertimbangkannya rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Pelindo II , termasuk rekomendasi agar mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, rekomendasi itu sedang dipelajari. Pemerintah menghormati hubungan kelembagaan, apalagi rekomendasi itu adalah putusan Paripurna DPR.

"Putusan itu telah sampai dan tentunya sekarang Presiden dan Wakil Presiden sedang mempertimbangkan itu. Ke depan tentunya pertimbangan itu akan dilakukan," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12).

Pramono mengaku apa yang diputuskan dari rekomendasi Pansus Pelindo II itu segera diputus dalam waktu dekat. Namun apakah keputusan itu mencopot seperti yang diminta Pansus, Pramono tidak mengatakannya. "Ya itu kewenangan Presiden. Hak prerogatif Presiden," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Rekomendasi Pansus Pelindo II yang dibacakan Rieke Diah Pitaloka adalah meminta Presiden untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain itu, Pansus juga meminta Presiden untuk mencopot Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino.