Kemandirian organisasi massa (ormas) keagamaan PBNU dan PP Muhammadiyah dipertanyakan usai diberikan izin konsesi tambang. Apakah NU dan Muhammadiyah akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti berbagai pemberitaan di media bahwa pemberian IUP untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi sebagai bentuk sogokan agar tidak mengkritik pemerintah.

“Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan? Karena saya sudah baca beberapa berita, ini kelihatannya, ini sudah masuk disogok nih supaya ormas, perguruan tinggi dan yang kritis-kritis itu jangan ngomong lagi, jangan kritik lagi pemerintah,” kata Saleh dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama ormas keagamaan saat membahas revisi UU Minerba di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/12025).

Menurut Saleh, DPR akan terkena imbas persepsi negatif dari masyarakat lantaran mengesahkan revisi UU Minerba yang di dalamnya tertuang pembagian izin tambang kepada ormas keagamaan.

“Para pelaku yang nyogok itu termasuk DPR, kenapa? Karena DPR mengesahkan UU-nya nih. Kalau memang ini dianggap sogokan, ini kan lucu ini, masak eksekutif-legislatif bersama-sama nih nyogok,” kata Saleh yang juga olitikus PAN itu.

Menurut Saleh, pertambangan di Indonesia adalah milik negara, sehingga semua pihak dapat mengelolanya.

“Apakah nanti nilai kekritisan ormas, civil society akan berkurang kalau dikasih ini, tambang ini? Bukankah semuanya milik negara, bukan milik Pak Prabowo, bukan milik partai politik. Kalau milik negara kan siapapun yang mengelola boleh mestinya dan tidak ada rasa takut untuk mengelolanya karena diberi,” pungkas Saleh Daulay. []