Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Raya, Fadil Rumakefing, menyayangkan adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang mengizinkan kepala daerah terpilih mengganti pejabat lingkup pemerintah daerah (Pemda) sesuai keinginan.

Menurut Fadil, adanya izin mengganti pejabat di lingkungan pemda sesuai selera pejabat terpilih dinilai bisa memicu kegaduhan baru.

"Pergantian pejabat di lingkungan Pemda akan sangat tendensius, subyektif, dan soal suka atau tidak suka yang akan menghasilkan kegaduhan-kegaduhan di setiap pemerintahan daerah," kata Fadil Rumakefing, Sabtu (25/1/2025).

Fadil menyarankan seharusnya Tito paham cita rasa politik di daerah berbeda dengan kondisi secara nasional.

"Ternyata Tito tidak paham politik daerah itu berbeda dengan nasional. Meski dalil Tito berkaitan chemistry dalam team work, tapi itu tidak menjamin," kata Fadil.

Fadil mengaku dirinya khawatir, izin Mendagri ini justru akan mengganggu fokus kerja setiap kepala daerah dalam membangun daerahnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah terpilih untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpin setelah dilantik. 

Tito menyampaikan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Selasa (21/1/2025) lalu.

“Kami izinkan supaya kepala daerah betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai, satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” kata Tito saat itu. []